Penulis : Doni || Editor : Redaksi
INFOJAMBI.COM - Gubernur Jambi, H Fachrori Umar mengajak Komite IV DPD RI bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan.
Sinergi diperlukan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah ( UMKM).
UMKM harus menghasilkan produk jadi, terutama yang berorientasi ekspor, supaya memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi Provinsi Jambi.
Hal itu disampaikan Gubernur Jambi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Sekda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, pada Rapat Komite IV DPD RI dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU 20/2008, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (11/2/2020).
Gubernur menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hingga saat ini masih didominasi sektor primer.
Sektor perkebunan dan pertambangan memberi kontribusi hampir 50 persen
Tidak mengherankan geliat pertumbuhan ekonomi di daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga dari komoditi kelapa sawit, karet dan batu bara.
"Sekarang ketiga komoditi itu ditentukan kondisi pasar internasional, sehingga pemerintah sangat sulit melakukan intervensi,” ungkap gubernur.
Fachrori mengajak seluruh pelaku UMKM untuk menggarap industri yang menghasilkan barang yang berpeluang ekspor.
Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah dan swasta
melakukan trsansformasi ekonomi, dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier.
Fachrori mengakui, selama ini masyarakat masih menghasilkan bahan mentah.
Nanti harus mampu menghasilkan bahan jadi, sehingga mendapat nilai tambah lebih banyak dari komoditi itu.
Pada posisi lain, kegiatan tersebut akan memberi dampak ikutan pada sektor lainnya, sehingga bisa menghasilkan tambahan.
Fachrori mengatakan, bercermin dari fakta yang ada, permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM di Provinsi Jambi, umumnya masih lemahnya permodalan, dan kurangnya akses terhadap pasar penampung produk domestik maupun ekspor.
Pada sisi lain, pelaku UMKM yang ada masih rendah dalam pengelolaan usaha serta penguasaan teknologi.
Ketua Komite IV DPD RI, Hj Elviana menyampaikan beberapa hal terkait tugas Komite IV DPD RI. Salah satunya Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).
Komisi IV DPD RI khusus bekerja sebagai pengawasan UMKM. Masih banyak masalah ditemukan pada UMKM, diantaranya belum memiliki lembaga formal, kurang inovasi produk, kurang tenaga pendamping, dan akses modal.
"Ini tugas bersama membimbing dan mencarikan jalan keluarnya,” ujar Elviana. #SW
Baca Juga: Bank Indonesia Gelar Sosialisasi Pembiayaan UMKM
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
