Selasa, 23 Oktober 2018 | 04:37

Fachrori: Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dimulai dari Rumah Tangga

ADVERTORIAL

Plt Gubernur Jambi, H Fachrori Umar temui Menteri PPPA, Prof. Yohana Yambise.

INFOJAMBI.COM – Sengaja guna mensinkronkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Pemprov Jambi, Plt Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, menemui Menteri PPPA RI, Prof. Yohana Susana Yembise, diruang Meeting Lt 10 kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

H Fachrori Umar dalam pertemuan itu didampingi Kadis PPPA dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Dra. Luthfiah dan Ketua BKOW Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori Umar.

Gender Mainstreaming/PUG seperti tercantum dalam Beijing Platform of Action 1995, ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki, atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Agenda yang dibawa pemerintah dan BKOW Provinsi Jambi dalam audiensi itu adalah mengupayakan penguatan program PPPA di Provinsi Jambi.

Menurut H Fachrori Umar, PPPA harus dimulai dari rumah tangga, maka rumah tanggga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakannya, dan pemerintah beserta stakeholder terkait memiliki tanggung jawab untuk mendorong program PPPA.

Selain masalah gender juga ada yang menjadi perhatian utama terkait perlindungan bagi anak, kata H Fachrori Umar, pihaknya bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak untuk dapat tumbuh kembang secara baik, tidak mengalami kekerasan fisik, mental dan terhindar dari kejahatan seksual.

“Kita berkeinginan launching KLA diusahakan 29 Agustus 2018, saat Menteri PPPA ke Jambi melihat kondisi permasalahan anak perempuan dan laki-laki,” kata Fachrori.

Dikatakannya, program PPPA harus dimulai dari rumah tangga, harapannya semakin memperkuat NKRI.

“Beberapa kejadian kekerasan terhadap anak dapat semakin berkurang, untuk semua wilayah di Indonesia, kita sangat mendukung program ini, karena sebagai Plt. Gubernur Jambi punya tanggung-jawab supaya Jambi lebih baik lagi,” harap Fachrori.

Menteri PPPA, Prof.Yohana Susana Yembise, mengapresiasi kedatangan Fachrori Umar bersama pihak PPPA Provinsi Jambi, Bappeda, Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi.

“Kedatangan Plt. Gubernur Jambi, menunjukkan komitmen terkait pembangunan perempuan, isu menarik Indonesia fokus family dan anak-anak, memberdayakan perempuan dibidang ekonomi, proteksi perempuan dan anak, dan saat ini menjadi perhatian terkait angka perceraian terjadi semakin tinggi di Indonesia, perempuan tidak mendapat hak-hak dan ditelantarkan yang dampaknya bisa ke anak,” kata Yohana Yambise.

Suasana audiensi di kantor Kementerian PPPA di Jakarta.

Yohana Yambise mengakui belum pernah mengunjungi Jambi dan menyatakan sikap tertarik untuk melakukan kunjungan kerja.

“Akan melakukan pertemuan dengan Suku Anak Dalam di Muara Bulian, anak berkebutuhan khusus perlu bantuan terkait kebutuhannya, dan ini pertemuan bersama Plt. Gubernur Jambi, agak khusus dalam rangka persiapan kunjungan kerja, belum pernah mengunjungi Provinsi Jambi,” ujar Menteri PPPA.

Yohana Yambise menyampaikan beberapa hal kedepan, untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Saya akan lakukan di Provinsi Jambi sesuai kebijakan pusat yang dapat kami sinergikan dengan program kegiatan di Pemprov Jambi,” ungkap Prof. Yohana Yambise.

Menteri PPPA mengharapkan ada beberapa program perioritas dapat dilakukan dan yang paling penting mengenai launching bersama kabupaten kota Layak Anak (KLA),” Jika bisa terwujud, baru dikatakan Provinsi Jambi betul-betul layak anak,” tegas Prof Yohana.

“Kami di Kementerian, tetap melakukan pendampingan, agar bisa menemukan semua jenis kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Apakah itu kekerasan fisik, psikis, seksual termasuk penelantaran terhadap kaum perempuan,” jelas Yohana Yambise.

Kadis PPPA dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Dra.Luthfiah, menyampaikan beberapa program yang dibuat untuk penguatan ekonomi perempuan sampai di desa, pencegahan masalah kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan pos KDRT di tingkat desa, telah adanya Ranperda PPPA yang akan menjadi payung hukum, sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Luthfiah mengharapkan dukungan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat dapat diperbesar tahun mendatang.

“Kita sudah membentuk UPTD PPA dan sudah mendapatkan Grade A, juga telah membuat berbagai macam penguatan SDM dan berharap dana bisa lebih besar lagi tahun depan,” kata Luthfiah. ( Raihan/Mulyadi )

Editor : M Asrori S

 


Kategori Wanita dan Keluarga

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.