Fahd El Fouz : Untuk Muktamar NU Rp 70 M, Saifullah Yusuf : Tunjukkan Bukti

Fahd El Fouz : Untuk Muktamar NU Rp 70 M, Saifullah Yusuf : Tunjukkan Bukti

Reporter: TIM | Editor: Admin
Fahd El Fouz : Untuk Muktamar NU Rp 70 M, Saifullah Yusuf : Tunjukkan Bukti
Infografis AI money politik di muktamar NU

INFOJAMBI.COM - Pernyataan seorang tersangka kasus pertanahan kembali menyeret nama Nahdlatul Ulama.

Fahd El Fouz, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan lahan di Kabupaten Bogor, mengklaim telah menyalurkan dana sebesar Rp70 miliar untuk kebutuhan Muktamar NU.

Baca Juga: Menteri Agama Tak Maju, Pengasuh Tebuireng Gus Kikin Menguat di Bursa Calon Ketum PBNU

Klaim itu disampaikan usai ia diperiksa penyidik pada pertengahan November 2026. Menurut Fahd, penetapan tersangka terhadap dirinya keliru, karena uang tersebut disebutnya diperuntukkan bagi kepentingan organisasi, bukan untuk keuntungan pribadi.

Perkara yang menjerat Fahd bermula dari operasi KPK pada September 2026, yang kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari unsur pejabat, korporasi, dan pihak swasta.

Baca Juga: Muktamar Ke-35 NU: Gus Kikin Resmi Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2026–2031

Di sisi lain, Pengurus Besar NU membantah adanya kaitan antara penyelenggaraan muktamar dan dana yang berasal dari praktik korupsi.

Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf, meminta pihak yang menyampaikan tudingan agar menunjukan bukti yang dapat diverifikasi. Ia menilai pernyataan tanpa dasar yang jelas berpotensi merugikan organisasi.

Saifullah juga menyatakan PBNU mendukung proses penegakan hukum. Namun ia menegaskan, apabila laporan yang disampaikan tidak terbukti, pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap pelapor.

Sementara itu, dugaan praktik politik uang menjelang Muktamar ke-35 di Jombang sudah lebih dulu dilaporkan sejumlah pengurus cabang ke KPK.

Laporan tersebut antara lain berkaitan dengan pengembalian dana oleh pengurus di beberapa daerah, dengan nilai yang bervariasi, serta laporan dari tokoh NU yang meminta KPK menelusuri dugaan pengondisian dalam proses pemilihan pimpinan.

Hingga kini, KPK masih melakukan penelaahan atas laporan tersebut. Belum ada penetapan tersangka baru terkait dugaan politik uang di muktamar, dan klaim soal dana Rp70 miliar juga belum dibuktikan melalui dokumen resmi di persidangan.

Sesuai asas praduga tak bersalah, seluruh pernyataan yang muncul masih berstatus klaim dan bantahan, yang kebenarannya harus diuji melalui proses hukum.

 

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya