Firman Subagyo : Tak Ada Obral Izin Kehutanan di Era Jokowi

Penulis : Bambang Subagio || Editor : M Asrori S

INFOJAMBI.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan , terobosan perizinan dilakukan pemerintah, demi mempermudah investasi dan juga memotong birokrasi yang berbelit.

Sejak awal, Presiden Joko Widodo konsisten memajukan ekonomi dengan memangkas birokrasi berbelit, tapi mengawasi secara ketat berbagai izin. Termasuk izin pada sektor kehutanan.

“Jadi saya menilai, tidak ada namanya obral izin, di masa pemerintahan Presiden Jokowi," kata Firman Subagyo, di Jakarta, Rabu (27/01/2021).

Firman mengatakan, ketatnya perizinan bidang kehutanan di masa Presiden Jokowi, karena ada mekanisme pengawasan tehnis dan administratif.

Tugas pengawasan itu, kini dipegang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar yang sangat berat, mengingat banyak permasalahan kehutanan di masa lalu, seolah-olah hasil dari kerja pemerintahan Jokowi.

“Saya kebetulan sudah empat periode di Komisi IV DPR yang bermitra dengan Kementerian LHK, juga Kementerian Pertanian. Dari pengawasan Komisi IV DPR, kami tidak mendapati adanya obral perizinan," katanya.

"Jika hal itu terjadi, pasti, sejak awal kita cegah, buktinya tidak ada. Tudingan adanya obral izin itu sangat tendensius dan tak berdasar,” tegasnya.

Politisi senior Partai Golkar ini, mengakui terobosan yang dilakukan Presiden Jokowi, ketika menggabungkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi satu kementerian, yakni Kementerian LHK dan itu sangat berat, mengingat banyak orang kerap melihat kerusakan lingkungan dan mengaitkannya dengan persoalan kehutanan.

“Karena persoalan itu terjadi sudah puluhan tahun sejak era Orde Baru, maka Menteri LHK yang sekarang ini yaitu Menteri Siti Nurbaya kebagian ‘cuci piring’ atau ‘bersih-bersih’.

"Ironisnya lagi banyak orang yang tidak mengetahui persoalan dengan baik dan didukung data akurat, melempar isu atau pernyataan tak berdasar, seolah pada masa Jokowi ini banyak obral izin dan lingkungan rusak,” ujar Firman.

Bahkan, selama bermitra dengan KLHK di bawah Menteri Siti Nurbaya, Komisi IV DPR, malah mendapat banyak masukan dan perubahan-perubahan yang dilakukan menuai hasil. Misalnya kurangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perbaikan lingkungan dan tata kelola birokrasi yang semakin baik.

"Termasuk pujian dunia internasional, karena pengelolaan hutan yang baik," katanya.***