Gantikan Willem, Presiden Lantik Doni Monardo sebagai Kepala BNPB

| Editor: Muhammad Asrori

Selasa, 1 Januari 2019 23:06 WIB

Gantikan Willem, Presiden Lantik Doni Monardo sebagai Kepala BNPB

Letjen TNI Doni Munardo.

Penulis : Bambang Subagio
Editor : M Asrori S

INFOJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo, dijadwalkan akan melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/1/2019) pukul sembilan pagi.

Doni Monardo akan menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei yang menjabat Kepala BNPB sejak 7 September 2015 lalu.

“Benar, akan ada pelantikan Kepala BNPB di Istana Negara, pukul sembilan pagi besok,“ kata jubir Presiden, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Doni Monardo saat ini masih menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas), setelah sebelumnya menjabat Pangdam III Siliwangi (2017-2018), Pangdam XVI Pattimura (2015-2017), Danjen Kopassus (2014-2015), dan Danpaspampres (2012-2014) .

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan jabatan kepala BNPB adalah setingkat menteri, sehingga pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB adalah kewenangan Presiden. Kepala BNPB langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Sutopo, BNPB memiliki fungsi sangat strategis, karena BNPB memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, baik tahap pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

“Itu semua diatur dalam UU No 24/2007, tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,“ katanya.

Sutopo mengatakan, tidak mudah mengemban tugas sebagai kepala BNPB itu. Sebab, bencana itu multi disiplin, multi sektor dan kompleks. Apalagi Indonesia berada di daerah ring of fire, daerah tropis, kepulauan dan sebagai laboratorium bencana.

“Bencana adalah keniscayaan. Pasti terjadi bencana setiap tahunnya, rata-rata hampir 2.500 kejadian bencana setiap tahun. Apalagi budaya sadar bencana dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemda masih rendah,“ katanya, seraya menyebut jutaan masyarakat Indonesia tinggal di daerah rawan bencana dengan kemampuan mitigasi yang masih minim.***