Golkar Ingatkan Pemerintah Soal Pertahanan Ekonomi Berkeadilan

| Editor: Muhammad Asrori

Kamis, 15 Desember 2016 10:40 WIB

Golkar Ingatkan Pemerintah Soal Pertahanan Ekonomi Berkeadilan

Keterangan pers fraksi golkar terkait seminar outlook ekonomi 2017 ll Bambang Subagio

JAKARTA - Plt Ketua Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, menegaskan Partai Golkar terus mengingatkan pemerintah, untuk mempertahankan ekonomi berkeadilan bagi rakyat. Sehingga rakyat merasa sejahtera dan terperhatikan.

“Kita akan terus memberi masukan kepada pemerintahan Jokowi, untuk memperhatikan soal kepentingan rakyat, karena Golkar berada dalam pemerintahan. Guna membantu pemerintahan inilah, hari ini Kamis (15/12), Partai Golkar mengadakan Seminar Outlook Ekonomi 2017, di Hotel Mulia.

Intinya untuk memantapkan konsolidasi Fiskal, Mengakselerasi Pertumbuhan Berkeadilan,” kata Kahar, saat memberikan keterangan pers didampingi Malkias Mekeng, Ketua Komisi XI DPR, di ruang rapat Fraksi Partai Golkar, Gedung Nusantara I DPR, Rabu (14/12).

Diskusi ini diadakan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Dewan Pimpinan Pusat Golkar dengan mengundang beberapa sumber dari menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartato serta beberapa LSM terkait soal ketenagakerjaan.

Menurut Kahar, dalam kondisi perekonomian dunia yang sulit ini, maka pemerintah memerlukan masukan dari berbagai pihak, untuk mengatasi ekonomi dalam negeri Indonesia.

“Kita berdoa semoga tahun 2017, target pemerintahan Presiden Jokowi, bisa tercapai untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri. Dengan mudahnya semua perizinan investasi di dalam negeri, juga berhasil dari masukan Tax Amnesty, sehingga hasil itu dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR, Marcus Melkias Mekeng yang juga Ketua Bidang Perekonomian DPP Golkar, melihat ada upaya optimis dari Presiden Jokowi, dalam hal perbaikan ekonomi dalam negeri.

“Setiap Presiden tampil, selalu menadakan optimis bahwa pihaknya bisa memperbaiki situasi ekonomi Indonesia, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Sementara 2018 baru 6 persen,” ucapnya.

“Ini tantangan besar, karena untuk menaikkan satu persen pertumbuhan saja, memerlukan investasi 800 sampai 1.000 triliun, setengah APBN,” tegasnya. (infojambi.com/A)

Laporan : Bambang Subagio