Penulis : Raihan || Editor : Redaksi
INFOJAMBI.COM — Gubernur Jambi H Fachrori Umar mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto, di Ruang Kerja Gubernur Jambi, Kamis (21/5/2020).
Rapat koordinasi secara daring juga diikuti Pj Sekda Provinsi Jambi, H Sudirman, Karo Humas Johansyah, dan Kadis Sosial Arif Munandar.
Pemerintah pusat melakukan koordinasi terkait langkah evaluasi yang lebih matang, dalam penanganan covid-19 serta prakondisi memasuki tatanan baru kehidupan menghadapi wabah corona.
"Protokol baru kesehatan dijalankan, monitoring dan evaluasi bersama pemda dan satgas covid-19," ujar Airlangga.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof Muhadjir Effendy menegaskan, rancangan protokol harus ada, baru bisa membuka tempat usaha atau perbelanjaan.
"Jangan sampai tempat usaha tidak mengindahkan dan menyebabkan pelanggaran sosial distancing," tegas Muhadjir.
Mendagri Tito Karnavian mengedepankan local wisdom (kearifan lokal) serta langkah inovatif, kreatif, dengan kesiapan di tingkat daerah secara publik dan epidemiologi.
“Sebelum tatanan dunia baru, kita lakukan gerakan nasional protektif perseorangan, seperti pakai masker dan perlunya pembagian masker kain, sosialisasi masif cuci tangan menggunakan sabun, pemberian hand sanitizer bagi masyarakat agar setiap orang selalu membawanya, jaga jarak perlu diatur di pasar, mal, terminal," ungkap Tito.
KSP Muldoko menganjurkan penentuan daerah sektor usaha yang tetap beroperasi pada bagian yang produktif dan aman.
"Kondisi yang memungkinkan dan aman covid-19 itu yang penting ditentukan," tegas Muldoko.
Menko Perekonomian Airlangga menyikapi beberapa daerah kabupaten/kota dalam zona hijau (zero covid-19). Daerah yang bisa dibuka dengan mekanisme protokol kesehatan.
Menteri Kesehatan Terawan mengungkapkan, menuju tatanan yang baik tetap melalui protokol kesehatan, serta persiapan sarana dan prasarana kesehatan terus diupayakan.
"Untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman kita terapkan protokol baru kesehatan yang dapat dijalankan," ujar Terawan.
Panglima TNI menyampaikan terkait ruang publik yang dibuka, juga dimungkinkan adanya pelonggaran tempat ibadah serta mekanisme penertiban dan protokol kesehatan di tempat tersebut.
"TNI dan Polri koordinasi dengan pemda, berjaga protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, termasuk kerjasama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemilik modal," terang Panglima TNI.
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pandangan dari aspek yuridis. PSBB harus ada mekanisme, boleh longgar dengan SOP yang jelas, masyarakat produktif dan aman covid-19.
Menko Maritim menegaskan agar semua ASN menggunakan Aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 guna memaksimalkan langkah penanganan dan pencegahan.
Kepala BNPB Doni Munardo menerangkan, PSBB yang dijalankan sesuai UU merujuk pada pembatasan, bukan pelarangan, dengan kemampuan masyarakat menjaga kesehatan, serta kecukupan gizi menjadi perhatian bersama guna memaksimalkan penanganan covid-19.
Wakapolri dalam kesempatan tersebut menjelaskan kesiapan aparat Polri membantu pada tindakan indisipliner terhadap mereka yang tidak memenuhi aturan dengan melaksanakan langkah persuasi atau humanis.
Kepala Bappenas memberikan pandangan memasuki tatanan dunia baru menghadapi covid-19 pada negara yang telah berhasil, berdasarkan data dan keilmuan sebagai dasar pengambilan keputusan, pelonggaran PSBB harus bertahap melalui fase atau zona, penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, disiplin, pengawasan oleh aparat.
Gubernur Jambi bersama Sekda juga mengikuti penyampaian Gubernur Sumut, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, termasuk dari NTT, Papuan dan Maluku yang menyampaikan kondisi daerah masing-masing. ***
Baca Juga: Cegah Virus Corona Merebak di Tanjabtim, Romi Perketat Semua Jalur Masuk
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
