INFOJAMBI.COM - Ketua Komisi Advokasi Daerah ( KAD) Provinsi Jambi, Nasroel Yasier menilai kunci permasalahan yang terjadi di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi ditangan Gubernur Jambi, Al Haris.
" Seluruh jajaran direksi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Panggil seluruh direksi, lakukan audit menyeluruh. Akan terlihat siapa yang salah. " Jelasnya. KAD Merupakan Mitra Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Provinsi Jambi.
Kalau masalah ini tidak diselesaikan salah satunya tidak dibayar uang insentif para Nakes sangat besar dampak elektoralnya terhadap Al Haris yang akan maju kembali jadi Gubernur Jambi.
" Coba bayangkan ratusan orang yang kecewa dari dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Pasti mereka akan membawa keluarganya untuk tidak memilih Al Haris nantinya," ungkap Nasroel yang juga pendiri PAN di Provinsi Jambi.
Baca Juga: Keluhannya Tersampaikan, Nakes RSUD Raden Mattaher : Terima Kasih Infojambi
Yang kita kuatirkan tambah Nasroel masyarakat akan takut berobat ke RSUD terbesar di Provinsi Jambi ini. Karena krisis keuangan : obat obatan dan alat alat medis tidak terbeli, nakes yang bekerja tidak dibayar insentifnya. Dampaknya pelayanan tidak maksimal.
Benang kusut masalah keuangan di RSUD Raden Mattaher ini sudah tampak. Salah satunya kesalahan manajemen, hutang rumah sakit terus bertambah, hingga kini sudah mencapai Rp 69 Miliar.
Salah satu pendapatan RSUD ini dari uang BPJS, pihak BPJS menjelaskan sudah membayar semua tagihan itu kepada rumah sakit. Jadi tidak ada alasan tidak membayar uang insentif para Nakes dari jasa pelayanan BPJS.
" Infonya BPK sudah memaparkan hasil pemeriksaan kepada gubernur, sekda dan pihak rumah sakit. Kalau tidak ditangani dengan benar, RSUD ini tidak bisa beroperasi," ungkap mantan wartawan ini.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
