Hindari Hoax, Pemerintah Harus Responsif Jawab Isu

JAKARTA - Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, hoax semakin mudah diramu saat instansi Pemerintah, tidak satu suara atau memberikan informasi yang berbeda-beda, terhadap sebuah kebijakan atau dalam menjawab sebuah isu.

Publik semakin menganggap hoax sebuah kebenaran, jika Pemerintah lamban dan tidak responsif mengklarifikasi berbagai isu-isu dengan data dan fakta yang komprehensif, misalnya saja soal maraknya TKA Illegal.

“Makanya, jika ingin hoax tidak merajalela menghantam Pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD, Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (16/1).

Fahira mengungkapkan, berita hoax yang menyasar Pemerintah sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya, tapi memang tidak semarak sekarang. Saat ini, pembuat dan penyebar info hoax menemukan momentumnya karena Pemerintah secara tidak sadar ‘rajin memberi umpan'.

Fahira mencontohkan, di awal Pemerintahan kabinet sering gaduh, karena Menteri saling hardik di media massa, ditambah seringnya kebijakan kontroversi diambil, seperti proyek kereta cepat atau pengangkatan Menteri yang kewarganegaraannya bermasalah, menjadi ladang isu bagi para pembuat berita hoax.

Selain itu, seringnya terjadi saling lempar tanggung jawab, terhadap sebuah kebijakan atau peristiwa, misalnya penyebaran vaksin palsu, kemecetan mudik lebaran di pintu Tol Brebes Timur (Brexit), isu serbuan TKA Illegal, dan kebijakan kenaikan pengurusan administrasi kendaraan bermotor, ditambah lemahnya menajemen isu dan komunikasi krisis pemerintah, juga menjadi pangkal mudahnya sebuah kebijakan dan peristiwa dijadikan materi berita hoax.

“Kalau Pemerintah ‘tidak rajin beri umpan’, maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi pencegahannya bukan sekedar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax,“ujarnya.

Ditambahkan Fahira, hoax akan tetap ada selama ada kesenjangan yang menganga antara kebijakan atau tindakan Pemerintah dengan ekspektasi publik.

“Publik akan mempercayai informasi yang tidak benar, jika Pemerintah lamban menjawabnya dengan fakta. Selain itu, Pemerintah juga harus jelas membedakan mana kritik mana hoax,” tukas Senator Jakarta ini. (infojambi.com)

Laporan : Bambang Subagio ll Editor : M Asrori