INFOJAMBI.COM- Penyaluran pupuk subsidi masih rendah. Hingga Juni 2024 realisasinya baru mencapai sebanyak 2,8 juta ton dari total alokasi 9,5 juta ton atau sekitar 29 persen.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi membeberkan sejumlah alasan di balik capaian penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
"Pertama, 58% petani yang terdaftar di e-RDKK hingga Mei 2024 itu belum menebus pupuk bersubsidi," kata Rahmad dalam Rapat dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI membahas persoalan pupuk bersubsidi, Rabu (19/6/2024).
Ia mengatakan petani yang belum menebus itu merasa alokasi yang diberikan terlalu kecil, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengambil ke kios menjadi dirasakan lebih mahal. Sehingga pihaknya saat ini tengah melakukan pembaharuan data dan peningkatan sosialisasi melalui program yang dijalankan seperti PI menyapa dan Tebus Bersama.
"Kedua mengenai regulasi daerah yang cukup menghambat," kata Rahmad.
Menurutnya ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati dan Gubernur yang belum keluar. Namun meski sudah keluar pun masih ada yang membatasi untuk petani menebus pupuk subsidi.
"Itu dibagi per bulan atau per musim tanam. Alhamdullilah sekarang ada Permentan 01/2024 yang mem-bypass itu, tapi ada juga kebijakan yang menghambat misalnya pak luar mewajibkan punya bukti kepemilikan tanah," katanya.(***)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
