"Saya pribadi memandang anggaran media tetap menjadi prioritas pemda, karena ada tugas mulia di sana. Apa itu ? Menceritakan kebenaran dan informasi bagi masyarakat," jelasnya.
Pria yang berprofesi sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi di Jambi ini mengimbau DPRD Provinsi Jambi turut memberi atensi mengenai persoalan ini, demi menjaga keberlangsungan demokrasi di Provinsi Jambi.
Baca Juga: Kasus BPN vs Wartawan Ada Kemungkinan Sampai ke Mabes Polri
"Saya minta DPRD Provinsi Jambi memberi ruang anggaran yang cukup untuk media massa di Jambi," ujarnya.
Noviardi menilai pengelolaan anggaran publikasi media massa di Diskominfo Provinsi Jambi belum tidak profesional dan transparan. Masih belum terbuka, terutama soal kriteria kontrak, besaran kontrak dan pembinaan media sebagai mitra.
Baca Juga: Kerja Sama Humas Merangin dan Media Kian Ketat, Ini Dia Persyaratannya.....
Disingkirkannya media yang memenuhi syarat lengkap, seperti yang telah diatur UU dan peraturan Dewan Pers, serta masuknya media-media yang tidak memenuhi syarat, Diskominfo Provinsi Jambi menunjukkan perilaku tidak profesional.
Noviardi menekankan pentingnya transparansi dalam menentukan mitra media massa yang menjadi corong dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Baca Juga: Festival Media, Memajukan Masyarakat dan Jurnalis
"Tidak terbuka, terutama soal kriteria kontrak, besaran kontrak, dan pembinaan kepada media sebagai mitra," ucap pria yang hobi bermain basket ini.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
