Selama kegiatan, banyak hal yang ditemukan PD IWO Batanghari, mulai dari objek kawasan konservasi, lokasi wisata hutan (ekoswisata,red) serta konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah.
Jarak tempuh untuk tiba ke lokasi Tahura STS kurang lebih setengah jam menggunakan kendaraan roda dua. Akses jalan menuju lokasi terlihat rusak, bahkan setelah diguyur hujan beberapa titik jalan becek dan terdapat genangan air.
Baca Juga: Dihadapan Ketum Pusat dan Bupati Fadhil, Rudi IWO: Kita Bangun Batanghari Tangguh
Selama perjalanan, beberapa titik di kawasan Tahura STS sudah digarap menjadi lahan perkebunan masyarakat. Selain itu juga terdapat beberapa lahan yang kembali ditanam akibat dampak kebakaran hutan beberapa tahun lalu.
Tak jauh dari gapura atau pintu masuk Tahura STS terdapat sekretariat PAMHUT (PAMSUAKARSA) yang bertugas menjaga dan mengontrol kawasan tahura.
Baca Juga: Harapan Bupati Fadhil ke Pengurus IWO Batanghari
Di salah satu titik lokasi, terdapat area yang diwacanakan pemerintah sebagai lokasi wisata hutan atau zona pemanfaatan. Namun di kawasan zona pemanfaatan terdapat lahan yang saat ini sudah diduduki masyarakat dan menjadi pemukiman, bahkan masyrakat sudah membangun akses jalan setapak menggunakan alat seadanya.
Saat dijumpai PD IWO Batanghari, warga yang tinggal di kawasan tersebut mengaku sudah lama bertempat di sana, bahkan sudah menjadi keluarga besar. Hingga saat ini mereka masih enggan angkat kaki dari lokasi jika pemrintah berencana mensterilkan zona pemanfaatan itu.
Baca Juga: Rayakan HUT 10, IWO Batanghari Gelar Sunatan Massal
Menurut warga, meskipun Kawasan Tahura STS milik pemerintah, mereka tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1996 silam. Jika pemerintah bersikeras melakukan relokasi, mereka minta pemerintah mengganti biaya yang selama ini mereka keluarkan menggarap lahan di blok pemanfaatan.
Informasi yang diperoleh IWO Batanghari dari petugas PAMHUT, sebagai penyambung lidah pemerintah, PAMHUT sudah mensosialiasikan kepada warga yang menghuni kawasan Tahura STS dengan melakukan pendekatan secara persuasif.
Mereka pun sudah menyampaikan bahwa wilayah tersebut masuk dalam kategori blok pemanfaatan dan akan dijadikan lokasi ekowisata.
Warga yang terdiri dari 11 KK tersebut tetap bersikeras tetap tinggal di kawasan tersebut. PAMHUT sudah menyampaikan kepada Pemda Batanghari melalui Dinas LH bahwa masyarakat tetap bersikeras terhadap pendiriannya.
Di lain tempat, Senin (20/6/2022), kepada IWO Batanghari, Dinas LH memaparkan beberapa blok yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah Batanghari diberi wewenang melakukan pengelolalaan tahura berdasarkan SK yang dikeluarkan.
Menurut pihak LH Batanghari, Blok Perlindungan akan difungsikan menjaga kelestarian ekosistem yang masih ada, mulau dari satwa hingga tanaman alami Tahura STS.
Sementara itu, sesuai rencana pemerintah daerah, Blok Pemanfaatan dijadikan lokasi ekowisata, sebab wilayah tersebut merupakan kawasan yang pas untuk dijadikan lokasi wisata alam.
Untuk Blok Koleksi pemerintah berencana menjadikan kawasan itu tempat membudidayakan tanaman hias dan buah-buahan yang dapat dikonsumsi.
Pada Blok rehabilitsai, pemerintah daerah kembali mereboisasi kawasan-kawasan yang selama ini mengalami kerusakan akibat kebakaran hutan dan lainnya.
Saat ini yang menjadi salah satu PR berat bagi pemerintah daerah, bagaimana Blok Tradisional yang sudah menjadi lahan perkebunan karet dan sawit tetap dimanfaatkan masyarakat sekitar, namun tidak terjadi penambahan perambahan Tahura STS.
Sementara itu, di Blok Khusus saat ini digunakan sebagai akses jalan dan berdirinya aset-aset pemerintah dan juga wilayah pengeboran minyak oleh Pertamina.
Dengan Jurnalis Touring, Ketua PD IWO Batanghari, Rudi Siswanto mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian IWO Batangahari terhadap lingkungan dan warga sekitar tahura.
Dalam perjalanan banyak ditemukan terkait Tahura, seperti konflik Blok Pemanfaatan, dan dicoba memberikan edukasi kepada warga yang terlanjur membuka lahan dalam area tahura.
"Kita akan sampaikan kepada pemerintah setempat apa yang sudah menjadi keluhan warga, mudah-mudahan antara warga dan pemerintah mengerti satu sama lainya," kata Rudi. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
