Gubernur Jambi Berharap Kerjasama Bank Dunia Segera Terwujud

Penulis : Mustar
Editor : M Asrori

INFOJAMBI.COM – Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar, berharap agar kerjasama dengan Bank Dunia cepat terwujud. Harapan itu disampaikannya saat pertemuan dengan pihak Bank Dunia, di ruang kerja Gubernur Jambi, Jumat (1/3/2019).

Pertemuan juga membahas bio karbon dengan pelestarian hutan, terutama hutan alam di Provinsi Jambi, agar dapat menghasilkan udara bersih.

Fachrori sangat mengapresiasi kedatangan pihak Bank Dunia dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ke Provinsi Jambi.

Menurut Fachrori, hanya ada dua provinsi di Indonesia yang mendapatkan program pengelolaan bio karbon dan pelestarian hutan, yaitu Provinsi Jambi dan Kalimantan Timur.

“Terima kasih atas perhatian Bank Dunia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap Provinsi Jambi. Saya berharap, kita bisa bekerjasama dengan baik dan supaya program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar gubernur.

Salah satu kekhasan dalam hutan Jambi kata Fachrori, yakni adanya Suku Anak Dalam (SAD), dan keberadaannya juga harus diperhatikan.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLH dan Kehutanan RI, Emma Rahmawati, menyampaikan, program Bio Carbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape di Jambi, harus memberdayakan masyarakat setempat, masyarakat sekitar kawasan hutan, agar masyarakat mau melestarikan hutan.

Senior Environment Specialist World Bank Task Tem Leader, Dinesh Ariyal, berharap adanya tim teknis yang kuat dalam implementasi program, dan untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik sebelum program dilaksanakan.

Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari, mengatakan, Provinsi Jambi, merupakan salah satu dari lima provinsi di seluruh dunia, untuk kegiatan Bio Carbon Fund. Untuk Indonesia hanya dua provinsi, Kalimantan Timur dan Jambi.

“Negara yang menjadi program proyek ini, adalah Kolombia, Ethiopia, dan Jambi mewakili Asia. Ini tindak-lanjut dari komitmen Presiden Jokowi yang menandatangani Paris COP, tentang kesepakatan dan negara kita berkomitmen menurunkan emisi gas sebesar 2%, tindak-lanjut di lapangan Jambi dan Kalimantan Timur,” kata Bestari.

“Dananya sekitar US $ 100 miliar sampai tahun 2030. Nanti, setelah kita bisa berhasil menata kawasan hutan, berhasil memberdayakan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar hutan, untuk tidak melakukan perambahan, nanti ada hitungannya. Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan kita, itu ada hitungannya, nanti kita dapat kompensasi dari situ,” tambah Bestari.

Bestari menambahkan, tahapannya, tahun 2019 adalah kelembagaan dan persiapan, setelah itu lanjut ke pelaksanaan.

“Tahun ini kelembagaan, tahun depan sudah mulai jalan sampai tahun 2030, baru bisa kita dapat benefit. Pengeloaannya melalui kantor Bappeda. Apa yang tidak bisa didanai APBD dan APBN, dana ini yang kita pakai. Misalnya, tahun ini kita sudah menganggarkan pemberdayaan masyarakat di beberepa kabupaten, yang tidak bisa tercover, didanai dengan program ini,” jelas Bestari.

Pihak Bank Dunia ini tambah Bestari, sudah mulai menggali apa yang dibutuhkan masyarakat, dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kopi, akan dibantu peralatan-peralatan dan pendampingan, sehingga masyarakat tidak lagi masuk lebih jauh ke dalam kawasan hutan. ( Humasprov )