INFOJAMBI.COM — Menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jambi melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dihadiri seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi pada 14 Maret 2025.
Kegiatan ini bertema “Penguatan Komitmen Sinergi dan Kolaborasi TPID di Provinsi Jambi untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan”. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara TPID Provinsi Jambi dan kota/kabupaten, dalam rangka pengendalian inflasi melalui Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Baca Juga: Kapolda Jambi Ingatkan Masalah Ekonomi dan Pangan Bisa Ganggu Kamtibmas
Melalui kegiatan HLM tersebut diharapkan dapat teridentifikasi kendala atau hambatan untuk menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Provinsi Jambi, khususnya sepanjang Ramadan 1446 H dan antisipasi Idul Fitri 1446 H.
HLM dimulai dengan pemaparan materi oleh Kepala BPS Provinsi Jambi, yang menyampaikan mengenai komoditas pendorong dan penahan inflasi di Provinsi Jambi pada 2025.
Baca Juga: Inflasi Bulanan Jambi Tetap Terkendali pada Periode Idul Fitri 1445 Hijriah
Kepala BPS Provinsi Jambi juga menyampaikan masukan atas kebijakan TPID, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui clustering wilayah budidaya komoditas dan pengaturan waktu tanam agar tidak terjadi kekurangan maupun over supply yang dapat mengakibatkan lonjakan harga, serta perlunya pemanfaatan teknologi terkini yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan musim tersebut.
Selain itu juga disampaikan terkait pentingnya keberadaan lembaga bentukan pemerintah daerah yang dapat membeli dan menampung hasil panen petani serta perlunya sistem terintegrasi yang memantau waktu tanam, luas tanam, dan produksi per wilayah.
Baca Juga: Inflasi Provinsi Jambi Mei 2024 Terkendali
Pemaparan materi dilanjutkan oleh Kepala BMKG Provinsi Jambi yang menyampaikan mengenai prediksi cuaca yang akan melanda Provinsi Jambi selama Triwulan I 2025 seperti potensi hujan intensitas tinggi dan potensi terjadinya bencana banjir.
Terkait ketahanan pangan, Kepala BMKG menekankan perlunya penyesuaian jadwal tanam di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih awal, atau lebih lambat serta melakukan pemilihan varietas tahan kekeringan dan optimalisasi pengelolaan air pada wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau di bawah normal (lebih kering).
Kepala KPw BI Provinsi Jambi, Warsono, menyampaikan perkembangan historis komoditas penyumbang inflasi Provinsi Jambi pada momen puasa dan HBKN beserta proyeksi inflasi pada Triwulan I 2025.
Sejalan dengan pola seasonal puasa, komoditas VF diperkirakan akan mengalami peningkatan pada awal dan akhir bulan puasa serta pasca lebaran dengan tingginya permintaan komoditas pangan dan distribusi pasokan yang terhambat karena memprioritaskan angkutan penumpang.
Itu perlu upaya stabilisasi dalam penguatan sinergi TPID – GNPIP berupa (1) percepatan dan perluasan OP, SPHP, GPM, dan Bazar Murah, (2) sidak rutin pasokan dan harga beras, (3) mendorong inovasi dan pemanfaatan alsintan/teknologi dalam rangka penguatan produktivitas dan hilirisasi pangan, (4) mendorong hilirisasi beras, (5) mendorong penyesuaian pola tanam, penggunaan benih varietas unggul dan pupuk organik, (6) pembentukan skema penyerapan pasokan ketika musim panen raya, (7) memperpendek waktu karantina unggas hidup untuk menghindari gejolak harga, (8) Penjajakan KAD klaster dan fasilitasi subsidi ongkos kirim, dan (9) penguatan koordinasi TPID dan komunikasi melalui berbagai media komunikasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
Selanjutnya, masing-masing kepala daerah menyampaikan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan selama Ramadan, dan upaya antisipasi yang akan dilakukan menjelang Idul Fitri 1446 H.
Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung kegiatan HLM dan menyampaikan arahan perlunya sinergi dalam upaya pengendalian inflasi dari semua pihak.
TPID diharapkan mengambil langkah konkrit mengantisipasi spekulasi harga komoditas pangan selama Ramadan dengan turun langsung ke pasar dan mendengarkan keluhan masyarakat.
Selain itu turut disampaikan juga perlu melakukan diskusi dengan para pelaku usaha / distributor bahan pangan pokok, untuk menghindari terjadinya penimbunan barang atau penjualan barang yang tidak sesuai takaran /standar, serta agar para pelaku usaha dan distributor memfokuskan pemenuhan pasokan di Provinsi Jambi terlebih dahulu baru kemudian ke provinsi lain.
Sebagai bentuk komitmen upaya pengendalian inflasi, pada akhir sesi acara dilakukan penandatanganan kesepakatan visi pengendalian inflasi Jambi oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi. Diharapkan melalui kegiatan HLM ini pengendalian inflasi di Provinsi Jambi akan menuju pada rentang sasaran 2,5+1%. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
