Isu “Ada Uang Ada Suara, Ada Suara Ada Uang”

Dalam waktu dekat ini tahapan yang dilaksanakan adalah penelitian persyaratan pasangan calon bupati/walikota  maupun gubernur dan pasangannya.

Reporter: - | Editor: Admin
Isu “Ada Uang Ada Suara, Ada Suara Ada Uang”
Dr Fahmi Rasid M.AP

f.    Penguatan Oligarki : Money politik sering kali memperkuat dominasi kelompok oligarki yang memiliki kekayaan untuk mempengaruhi politik. Hal ini memperburuk ketimpangan kekuasaan dan menghalangi kesempatan bagi individu atau kelompok yang kurang mampu untuk berpartisipasi dalam politik.

Secara keseluruhan, money politik berisiko merusak tatanan sosial dan politik dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan demokrasi.

Isu “Ada Uang Ada Suara, Ada Suara Ada Uang”

Baca Juga: Pemilu Tinggal Hitungan Hari, Ini 4 Pesan Penting Gubernur Jambi

Pada pilkada tahun ini ada banyak istilah atau isu yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini barangkali juga terjadi di Provinsi Jambi. Istilah atau isu tersebut adalah "ada suara ada uang" dan "ada uang ada suara" mencerminkan praktik dalam politik di mana uang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara, atau sebaliknya, suara diberikan dengan imbalan uang.

"Ada suara ada uang" : Istilah ini menggambarkan situasi di mana seseorang atau sekelompok orang memberikan suara mereka (misalnya dalam pemilihan) dengan harapan atau janji mendapatkan uang atau kompensasi material lainnya. Ini menunjukkan bentuk hubungan transaksional antara pemilih dan kandidat, di mana dukungan politik diberikan sebagai balasan atas imbalan finansial.

Baca Juga: Ngegas… Dilla Hich Garap Desa dan Kelurahan

"Ada uang ada suara" : Sebaliknya, istilah ini menggambarkan situasi di mana uang digunakan sebagai alat untuk membeli dukungan politik. Dalam hal ini, uang menjadi sarana utama untuk mendapatkan suara dalam pemilihan atau dukungan dalam pengambilan keputusan politik.

Kedua istilah ini secara umum mencerminkan praktik money politics yang mengancam integritas proses demokrasi, karena suara dan dukungan politik seharusnya didasarkan pada visi, misi dan program, dan kompetensi kandidat, bukan pada transaksi finansial.

Baca Juga: KPU Provinsi Jambi Segera Bentuk Badan Ad Hoc PPK, PPS, KPPS Pilkada Serentak 2024

Bersambung ke halaman berikutnya

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya