Tahun ini, 2025, Ariansyah kembali berulah. Puluhan media massa, terutama media online, yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dibuangnya begitu saja. Kriteria dan ukurannya menentukan media yang bekerja sama tidak jelas dan brutal.
Sejumlah pemilik media online di Jambi mempertanyakan kriteria Ariansyah menentukan media yang berkontrak kerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Padahal mereka sudah lama menjadi mitra tiba-tiba tidak dilanjutkan kerja samanya. Ini terjadi pasca pemilihan Gubernur Jambi.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Gelar Rakor dengan Wartawan
Kegaduhan yang berlangsung sekitar dua bulan terakhir itu akhirnya ditanggapi oleh Tokoh Pers Jambi, Mursyid Sonsang. Mursyid melihat media-media di Jambi sudah dikebiri kemerdekaannya. Media yang mengkritik kebijakan Al Haris dianggap musuh besar.
“Sekarang ini aneh, ada media sudah terverifikasi Dewan Pers tidak diterima kerja sama. Untuk bisa lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di Dewan Pers itu tidak mudah. Banyak persyaratan harus dilengkapi,” ujar Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2007 - 2017 itu, Senin (17/3/2025).
Baca Juga: Kasus BPN vs Wartawan Ada Kemungkinan Sampai ke Mabes Polri
Mursyid menilai cara Ariansyah menentukan media yang berkontrak dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi sudah sangat brutal. Ariansyah melanggar hasil konsultasi yang dilakukannya beberapa waktu lalu ke Dewan Pers, bersama Komisi I DPRD Provinsi Jambi soal Indeks Kemerdekaan Pers.
"Wajar saja Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi berada di posisi 32 dari 38 provinsi. Dinas Kominfo Provinsi Jambi sudah menjadi monster bagi media yang kritis,” kata pemegang Pers Card Number One (PCNO) dari PWI Pusat ini.
Baca Juga: Mursyid Sonsang Terpilih Ketua HMM Kota Jambi
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
