Lantik Kepala BKKBN, Menkes Minta Hasto Tidak Lakukan KKN

PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO

INFOJAMBI.COM - Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek melantik dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di gedung BKKBN, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menkes berharap dilantiknya Kepala BKKBN pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat berjalan lebih maju dan membuat inovasi, sehingga laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang saat ini masih tinggi yakni 1,36 persen dapat menurun sesuai dengan sasaran RPJMN, yakni 1,19 persen/tahun (2010-2020). Saat ini, LPP masih berada di angka 1,36 persen, artinya masih ada pertambahan penduduk baru sekira juta jiwa (1,36 persen) setiap tahunnya.

“Saya ucapkan selamat kepada Kepala BKKBN yang baru Saya lantik, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Semoga Program BKKBN dapat berhasil di bawah kepemimpinan Saudara beserta jajaran termasuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang belum mengalami penurunan secara signifikan,” kata Menkes.

Menkes Nila Moeloek menegaskan dr. Hasto akan mengemban tugas berat karena Kepala BKKBN merupakan posisi strategis dalam pelaksanaan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Namun, Menkes meyakini dengan pengalaman, prestasi, kapasitas, profesionalisme dan kinerja selama ini, dr. Hasto mampu menghasilkan kinerja dan karya terbaik melalui jabatan yang emban sebagai Kepala BKKBN.

Menkes berharap agar dr. Hasto dapat melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya dengan memberdayakan sumber daya dalam rangka peningkatan kinerja BKKBN. Yang lebih penting adalah dr. Hasto telah menyanggupi untuk tidak melakukan korupsi, kolusi atau nepotisme (KKN).

“Saya yakin dan percaya bahwa Saudara benar-benar akan mewujudkan tekad dan janji tersebut. Laksanakan tugas dengan penuh integritas, komitmen, tanggung jawab pada pelayanan publik, memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 dan menjadi perekat dan pemersatu bangsa,” kata Menkes.

Kondisi saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 sebesar 264,2 juta bertambah 8,6 juta jiwa dari tahun 2015. Penduduk Indonesia berpotensi menjadi salah satu potensi negara konsumen terbesar di dunia.

Kenaikan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap pembiayaan negara untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, air bersih, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Dari segi kualitas kependudukan menurut survei PBB, Indonesia berada diposisi 116 dari 188 negara diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index and Indicators 2018, UNDP).

Sedangkan Hasto Wardoyo mengatakan akan fokus pada bonus demografi. "Komposisi penduduk itu adalah struktur dari pembangunan. Kita harus mempertahankan struktur supaya bagus. Struktur yang bagus itu seperti apa? Kita punya bonus demografi, kalau bonus itu diperpanjang, itu pasti bagus sekali," katanya usai pelantikan.

Hasto berpendapat usia produktif di Indonesia justru diwarnai isu pernikahan dini yang berpengaruh karena ada faktor resiko dari isu tersebut yang juga menyerang secara biologis.

"GenRe (Generasi Berencana) saya kira menjadi satu hal penting untuk supaya mereka tahu. Anak-anak SMA itu gak tahu loh kalau faktor resiko nikah dini. Mereka engga ngerti, kalau belum umur 19 tahun itu masih ekstropion, masih mudah terpapar yang terjadi kanker dan mereka tidak mengerti itu barang sepele sekali," kata Hasto.***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com