KOTAJAMBI, INFOJAMBI.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat, kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Jambi pada posisi Juni 2023 tumbuh positif. Fungsi intermediasi berjalan baik. Profil risiko terjaga, sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Jambi Semester 1-2023 tumbuh 4,93 persen (yoy) dari semester 1 tahun 2022. Inflasi masih terkendali pada Juni 2023 sebesar 1,96 persen (yoy), berada jauh di bawah inflasi nasional, 3,52 persen.
Baca Juga: OJK Catat Likuiditas dan Permodalan Lembaga Jasa Keuangan Tetap Baik
OJK Jambi terus mendukung kebijakan pemerintah daerah, seperti mendorong terciptanya business matching untuk mempertemukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan pelaku UMKM, melalui berbagai sinergi program kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan pemerintah daerah.
“Diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan UMKM yang berdaya saing serta semakin berkembang di Jambi,” kata Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata.
Baca Juga: Pengamat : Tak Harus Tunggu 2023, Semua UUS Sudah Spin Off
Yudha menjelaskan, kinerja intermediasi Bank Umum (BU) cenderung stabil dan tumbuh. Pada Juni 2023, kredit tumbuh 6,22 persen yoy menjadi Rp.48,79 triliun. Kredit konvensional tumbuh 4,99 persen yoy menjadi Rp.44,01 triliun. Pembiayaan syariah tumbuh 19,10 persen menjadi Rp.4,78 triliun.
Terdapat penurunan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 2,07 persen (yoy), berasal dari DPK perbankan konvensional yang turun 2,90 persen (yoy) menjadi Rp.39,97 triliun. Sedangkan DPK perbankan syariah meningkat 8,63 persen (yoy) menjadi Rp.3,49 triliun.
Baca Juga: BTPN Wow! Dorong Perluasan Akses Keuangan
Loan to Deposit Ratio (LDR) BU pada Juni 2023 tercatat 112,30 persen, atau lebih tinggi dari LDR BU nasional sebesar 82,76 persen. Sementara kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,93 persen, meskipun masih berada di atas rasio NPL net nasional sebesar 0,77 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kredit BU di Jambi masih didominasi konsumsi sebesar 42,57 persen, diikuti investasi sebesar 31,80 persen dan modal kerja 25,62 persen.
Selanjutnya, berdasarkan kategori debitur, porsi penyaluran kredit kepada UMKM tercatat 43,80 persen, dan non-UMKM 56,20 persen. Hal ini sejalan dengan porsi penyaluran kredit terbesar masih pada sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga (termasuk multiguna) sebesar 28,51 persen, diikuti sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan 24,88 persen dan perdagangan besar dan eceran 17,12 persen.
Hal yang sama pada kinerja intermediasi BPR di Jambi yang mengalami pertumbuhan kredit pada Juni 2023 sebesar 13,10 persen (yoy) menjadi Rp.1.029 miliar, dan DPK tumbuh 9,76 persen (yoy) menjadi Rp.943 miliar.
Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Jambi pada Juni 2023 tercatat sebesar 82,66 persen, dan kualitas kredit bermasalah dengan rasio NPL 14,59 persen. Porsi kredit Modal Kerja sebesar 52,84 persen dari total penyaluran kredit, diikuti investasi 29,70 persen dan konsumsi 17,46 persen.
Selanjutnya, porsi penyaluran BPR kepada UMKM tercatat sebesar 82,23 persen dan kepada non-UMKM sebesar 17,77 persen.
Berdasarkan lapangan usaha, porsi terbesar pada sektor konstruksi sebesar 23,83 persen, diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 19,13 persen.
Pada sektor IKNB, terdapat kenaikan premi asuransi yang didominasi premi asuransi umum konvensional sebesar 202,39 persen (yoy), dengan total premi Rp.619 miliar.
Asuransi jiwa konvensional mengalami kenaikan 10,53 persen (yoy), dengan total premi Rp.467 miliar. Premi asuransi jiwa syariah mengalami penurunan 74,75 persen (yoy), dan asuransi umum syariah menurun 4,49 persen (yoy).
Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada Juni 2023 menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan 44,44 persen (yoy).
Sejak berdiri pada 2019 sampai Juni 2023, Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Ponpes As’ad (BWM Ponpes As’ad) telah menyalurkan dana Rp.2,08 miliar kepada 1.196 nasabah dengan NPF sebesar 6,63 persen.
Kinerja perusahaan pembiayaan di Jambi tumbuh positif, dengan penyaluran pembiayaan Rp.8.946 miliar dengan Non-Performing Financing (NPF) yang masih terjaga di angka 1,69 persen.
Adapun kenaikan pada penyaluran pembiayaan di Jambi, tidak diikuti peningkatan jumlah kontrak pembiayaan. Terdapat penurunan jumlah kontrak pembiayaan sebesar 15,30 persen dari tahun sebelumnya (yoy).
Industri modal ventura menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari pembiayaan tumbuh 5,53 persen (yoy) menjadi Rp.106,9 miliar dan penurunan pada rasio NPF 0,21 persen (yoy) menjadi 6,76 persen.
Pada sektor dana pensiun, menunjukan pertumbuhan positif, tercermin dari total aset tumbuh 6,14 persen (yoy) menjadi Rp.213,97 miliar dan total investasi meningkat 1,90 persen menjadi Rp.201,35 miliar.
Di bidang Pasar Modal, jumlah investor dengan identitas dari Jambi terus mengalami peningkatan. Pada Juni 2023 jumlah investor tercatat 107.369 Single Investor Identification/SID meningkat 25,14 persen (yoy). Sementara, jumlah transaksi saham pada Juni 2023 tercatat Rp.686 miliar atau turun 67,66 persen (yoy).
Selanjutnya, nilai penjualan reksa dana yang dilakukan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) di Provinsi Jambi pada Juni 2023 tercatat Rp.98,16 miliar atau meningkat 25,14 persen (yoy).
Meskipun saat ini di Provinsi Jambi belum terdapat perusahaan yang tercatat sebagai emiten, namun OJK Jambi senantiasa berkolaborasi dengan stakeholder, untuk memberikan edukasi guna mendorong pelaku usaha di Jambi memanfaatkan sumber pendanaan dari Pasar Modal, baik mendaftar menjadi emiten di bursa maupun melalui Securities Crowd Funding (SCF).
Dengan mendorong pelaku usaha menjadi emiten, maka tata kelola perusahaan akan lebih transparan dan dapat meningkatkan permodalan perusahaan. Saat ini, belum terdapat pelaku jasa keuangan pasar modal di Jambi yang tercatat dikenakan sanksi administratif.
Pada semester I tahun 2023, OJK Jambi telah melaksanakan edukasi keuangan sebanyak 23 kegiatan dengan capaian 3.933 peserta. Program kegiatan OJK maupun OJK Provinsi Jambi juga dapat dilihat pada media sosial OJK Jambi (instagram: @ojk_jambi).
OJK Jambi sepanjang semester 1 tahun 2023 menerima 97 pengaduan konsumen, terdiri dari 34 pengaduan perbankan dan 63 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
“Saat ini 6 pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK,” kata Yudha.
Meski belum ditemukan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin maupun fintech P2P ilegal, OJK Jambi tetap berkomitmen dan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif menyikapi isu yang ada di masyarakat, terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat dan LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.
Sepanjang semester I tahun 2023, OJK Jambi memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK) baik melalui walk in maupun online mencapai 3.138 permintaan.
Mendorong upaya pencapaian target literasi dan inklusi keuangan nasional, TPAKD Provinsi Jambi memiliki Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kawasan Wisata Kampung Laut, Kabupaten Tanjungjabung Timur.
Dengan implementasi program kerja ini, diharapkan masyarakat setempat dapat lebih memanfaatkan produk dan layanan lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.
Program EKI di Kawasan Wisata Kampung Laut Kabupaten Tanjungjabung Timur terdiri dari serangkaian acara, antara lain sosialisasi program EKI, Survei Pra Inkubasi, Kegiatan Inkubasi, dan Survei Pasca Inkubasi.
Selanjutnya, telah dilakukan survei pra inkubasi pada 26 dan 27 Juni 2023. Survei bertujuan mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk-produk Industri Jasa Keuangan serta kepemilikan produknya.
Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan kepada 331 penduduk Kelurahan Tanjung Solok Kelurahan Kampung Laut dan Desa Majelis Hidayah, terdapat 50 persen responden memiliki tingkat pemahaman masyarakat produk Industri Jasa Keuangan (IJK) yang rendah dan belum menggunakan produk IJK.
Selanjutnya, akan terdapat proses inkubasi yang dilakukan pada rentang waktu 3 - 6 bulan melibatkan 7 IJK yang ada di Provinsi Jambi. Seluruh IJK yang terlibat akan mendampingi selama proses inkubasi, sehingga masyarakat dan pelaku UMKM setempat mendapatkan edukasi hingga program pemberdayaan melalui kredit ultra mikro (UMi). ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
