Pemprov Jambi juga mengupayakan berbagai cara pencegahan korupsi. Salah satunya melalui aplikasi marketplace e-procurement, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung UMKM.
“Survei Penilaian Integritas Provinsi Jambi pada 2022 mencapai 69,4, meningkat dari 2021 sebesar 66,4. Dengan pendampingan KPK, indeks agregat Provinsi Jambi terus lebih baik sesuai harapan,” ungkap Haris.
Baca Juga: Wagub Sani: Mahasiswa dan Pelajar Aktor Perubahan
Mengenai Bus KPK, Al Haris menilai inovasi KPK ini wujud interaksi konkret KPK dan masyarakat. Bus KPK diharap menjadi sarana edukasi bagi publik, sehingga pemberantasan korupsi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
“Pendidikan menjadi sarana penting untuk mewujudkan masyarakat maju dan makmur, melalui penanaman nilai-nilai dan karakter positif, seperti sikap kerja keras, disiplin, berintegritas serta jujur,” ujar Haris.
Baca Juga: Sandiaga Uno Minta Desa Muaro Jambi Pertahankan Kualitas
Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata mengatakan, proses pencegahan korupsi harus dimulai dari bawah, yaitu stunting. Pemerintah mesti menganggarkan stunting, supaya anak-anak mendapat gizi yang layak sehingga sehat dan cerdas.
"Saya minta pemerintah daerah menganggarkan stunting ini. Ini faktor terpenting supaya anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan pintar. Jangan korupsi, apalagi menyangkut perihal stunting," pesan Alexander.
Baca Juga: Al Haris Minta Setiap Kabupaten/Kota Punya Minimal 10 Desa Wisata
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
-1.jpg?width=336&height=188)
