OJK Jambi telah menerima 10 pengaduan konsumen, terdiri dari 4 pengaduan perbankan dan 6 pengaduan IKNB. OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan nasabah melalui internal dispute resolution oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Saat ini sebanyak 1 pengaduan yang menjadi sengketa sedang dalam proses oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.
Baca Juga: OJK Catat Likuiditas dan Permodalan Lembaga Jasa Keuangan Tetap Baik
Meskipun belum ditemukan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin maupun fintech P2P ilegal, namun OJK Jambi tetap berkomitmen dan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen serta masyarakat dengan lebih responsif.
OJK Jambi menyikapi isu yang ada di masyarakat terkait investasi ilegal maupun isu yang berpotensi menjadi pengaduan pada masyarakat. LJK diminta melakukan aksi antisipatif lebih dini.
Baca Juga: Pengamat : Tak Harus Tunggu 2023, Semua UUS Sudah Spin Off
OJK Jambi juga telah memberikan pelayanan permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur (SLIK), melalui walk in maupun online mencapai 895 permintaan.
Dalam rangka implementasi program TPAKD telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Jambi, membahas evaluasi dan rencana program kerja 2024 di masing-masing TPAKD.
Baca Juga: BTPN Wow! Dorong Perluasan Akses Keuangan
Selain itu, dalam rencana program kerja TPAKD 2024 akan memuat program kerja Regular dan Irregular antara lain sebagai berikut:
Program Regular
1. Kredit Mantap 24 Bank Jambi
2. Penyaluran KUR Mikro, Super Mikro, dan Ultra Mikro
3. Program Satu Rekening Satu Pelajar
4. Akselerasi terdapatnya Agen Laku Pandai
5. Rapat Pleno TPAKD
Program Irregular
1. Jambi Basamo (Berinvestasi di Pasar Modal)
2. Business Matching UMKM
3. Program Ekosistem Keuangan Inklusif
4. OJK Jambi Berkelana (Bersama Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan)
5. Pembiayaan Replanting Sawit
6. Optimalisasi Program Beras Zabak
7. Sosialisasi Program Bursa Karbon
Untuk merealisasikan program-program itu, perlu sinergi dengan pemerintah setempat, serta menjadikan TPAKD akselerator guna mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai kebutuhan dan kemampuan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
