Kasus Amrizal bukan sekedar masalah hukum, tapi merupakan pembelajaran moral bagi semua pihak. Integritas dan kejujuran adalah pondasi utama dalam dunia politik.
“Tindakan semacam itu merusak citra pendidikan. Dengan terungkapnya dugaan ini, ada kemungkinan dampak jangka panjang bagi citra DPRD dan proses politik di Jambi,” kata Usman yang pernah menjadi anggota DPR RI.
Baca Juga: LSM KOMPEJ “Gugat” Ijazah Amrizal
Perkembangan terbaru, polisi telah melakukan pemeriksaan ke Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, dan Kepala SMPN 1 Bayang, Nasirwan, sudah diperiksa.
Pemeriksaan dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Jambi untuk mendalami asal-usul ijazah SMP Amrizal. Persoalan ijazah ini menjadi pangkal masalah, karena Amrizal akhirnya bisa mendapatkan ijazah Paket C.
Baca Juga: Ungkap Dugaan Ijazah Palsu, Pekan Ini DPD I Golkar Jambi Panggil Amrizal
Pemeriksaan Salim dan Nasirwan adalah tindak lanjut dari gelar perkara yang sebelumnya dilakukan Subdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jambi.
Salim dan Nasirwan menyimpulkan, nomor Buku Pokok (BP) atau nomor induk 431 bukan milik Amrizal kelahiran Kemantan, Kerinci, 17 Juli 1976, yang sekarang anggota DPRD Provinsi Jambi.
Baca Juga: “Menggugat” Ijazah Palsu Kader Golkar Terus Berlanjut, KOMPEJ Kembali Datangi Polda Jambi
Baik Salim maupun Nasirwan memastikan nomor BP 431 itu adalah milik Amrizal, kelahiran Kapujan, Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 12 April 1974. Amrizal ini sekarang menjadi petani sawit di Indragiri Hulu, Riau. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
