Investasi Harus Dibarengi Perbaikan Di Dalam Negeri

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melobby India, Jepang, dan Selandia Baru dalam Pertemuan Menteri IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) di Los Angeles, AS

Reporter: BS | Editor: Admin
Investasi Harus Dibarengi Perbaikan Di Dalam Negeri
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melobby India, Jepang, dan Selandia Baru dalam Pertemuan Menteri IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) di Los Angeles, AS || Foto : Dok
Menurutnya, setiap investor pasti akan melakukan kajian sebelum memutuskan berinvestasi. Mereka akan membandingkan antara negara satu dengan negara lain, lalu memilih negara yang lebih mendukung investasi mereka. Oleh sebab itu, kondisi tersebut harus dimitigasi dan diwaspadai oleh pemerintah, agar citra investasi Indonesia tidak jeblok di mata investor.

"Ada upaya untuk memperbaiki iklim secara menyeluruh di berbagai aspek, baik di sisi perizinan kemudian juga fasilitasi yang lain. Karena mereka, calon investor, membandingkan dengan negara lain. Jangan sampai ketika investor membandingkan, kita yang dapat jelek-jeleknya doang," tandasnya.

Heri menambahkan masuknya investasi juga akan membuat Indonesia mengalami surplus perdagangan. Hal itu dimungkinkan ketika investasi yang masuk bergerak di bidang industri hilir. Sehingga barang ekspor Indonesia tidak berupa barang mentah, tetapi barang jadi atau setengah jadi yang mempunyai nilai jual lebih tinggi.

Baca Juga: Hannover Messe Momentum Indonesia Unjuk Gigi Bidang Manufaktur

"Ya kalau surplus perdagangan kita, kan selama ini ditopang oleh komoditas. Nah, kalau misalnya ekspor kita ingin beralih ke barang-barang yang bernilai tambah tinggi, yang lebih hilir. Itu relevan dengan upaya mengundang investor," pungkasnya.

Peran Swasta

Baca Juga: Semua Provinsi Berlaku PPKM Mikro Hingga 14 Juni

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, usaha pemerintah Indonesia untuk menarik investor asing masuk, harus diteruskan oleh pihak swasta dan juga pembenahan lingkungan investasi.

“Bagi negara sifatnya demokrasi, perekonomian dengan negara lain bukan ditentukan oleh pemerintah, pemerintah hanya memberikan fasilitasi supaya swastanya mau bekerjasama dengan negara partnernya," kata Yose Rizal, Senin (12/9).  

Baca Juga: Aturan Baru Selama Dua Minggu, Mall Hingga PKL Wajib Tutup Jam 8 Malam

Bersambung ke halaman berikutnya

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya