INFOJAMBI.COM — Isu dugaan mahar pengangkatan kepala sekolah (kepsek) di Kota Jambi kembali memanas, setelah Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi disebut melempar bola persoalan itu kepada Mardansyah, sebagaimana diberitakan salah satu media.
Namun, pengamat kebijakan publik dan manajemen pemerintahan, Dr. Noviardi Ferzi, menilai kegaduhan ini justru lebih banyak dipicu oleh persaingan antar-kubu tim sukses. Mereka tengah menjagokan calon masing-masing, bukan karena adanya praktik mahar yang benar-benar terjadi.
Baca Juga: 18 Guru Ikut PCKS
Menurut Noviardi, isu semacam ini kerap muncul, ketika terdapat proses mutasi atau penempatan jabatan strategis, termasuk kepala sekolah. Setiap ada momentum seperti ini, selalu ada pihak yang mencoba menggiring opini, seolah-olah ada transaksi jabatan.
“Padahal, hingga kini tidak ada satu pun bukti konkret. Kalau benar ada mahar, berani tidak mereka sebutkan nama lengkapnya? Jangan hanya melempar isu,” tegas Noviardi.
Baca Juga: Jabatan Kepsek Kurang Diminati, Ini Sebabnya.....
Noviardi menambahkan, polarisasi antar-kubu inilah yang justru memperkeruh suasana. Masing-masing memiliki kepentingan untuk meloloskan kandidat mereka, lalu menjadikan isu mahar sebagai alat tekanan.
“Faktanya, tidak ada. Yang ada adalah perang narasi untuk menjatuhkan lawan. Publik harus cerdas melihat dinamika ini,” ujarnya.
Baca Juga: Walikota Jambi Bantu Sepedamotor untuk Kepala Sekolah
Noviardi minta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak disertai bukti. Apalagi, isu mahar sering dimanfaatkan pihak tertentu yang ingin menggiring opini, demi mengamankan posisi atau pengaruhnya.
“Jika memang ada penyimpangan, sampaikan dengan data, laporkan resmi. Jangan hanya berkelahi di ruang publik tanpa dasar,” tambahnya.
Noviardi juga menilai pejabat dinas maupun figur seperti Mardansyah tidak semestinya diseret dalam pusaran perdebatan yang belum jelas faktanya. Fokus utama, seharusnya menjaga integritas proses penempatan kepsek, serta memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal.
“Isu seperti ini hanya menguras energi publik. Yang lebih penting adalah memastikan mekanisme pengangkatan berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan. Itu yang harus dikawal,” ungkap Noviardi. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
