Jakarta Ternyata Juga Tidak Tahu Anggaran Rumah Suku Anak Dalam, Koq Bisa ???

| Editor: Doddi Irawan

Senin, 25 September 2017 21:39 WIB

Jakarta Ternyata Juga Tidak Tahu Anggaran Rumah Suku Anak Dalam, Koq Bisa ???

Pembangunan perumahan suku Anak Dalam di Desa Sekamis.

INFOJAMBI.COM — Ada yang aneh dengan anggaran pembangunan rumah khusus suku Anak Dalam, di Desa Sekamis, Kecamatan Cermin Nan Gedang (CNG), Sarolangun.

Nilai anggaran proyek pemerintah pusat ini “misterius”. Kontraktor maupun pihak Direktorat Jendral (Ditjen) Penyediaan Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum (PU) enggan menyebutkan nilainya.

Hal ini terbukti, saat peninjauan langsung pembangunan rumah khusus suku Anak Dalam, yang dilakukan pejabat Ditjen Penyediaan Rumah Khusus ke Kabupaten Sarolangun.

Sukowijono, selaku Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Rumah Khusus dari Direktorat Jendral Penyediaan Rumah Khusus, saat memantau proyek itu, mengaku tidak tahu pasti jumlah anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan perumahan tersebut.

"Waduh, saya tidak tahu persis berapa jumlah anggarannya. Saya lupa, Mas. Silahkan tanya dengan pihak satker langsung saja ya," kata Sukowijono.

Disinggung soal pihak rekanan tidak mencantumkan jumlah anggaran dan lama hari kerja, Sukowijono menyatakan tidak keberatan dengan hal itu. Dia malah berkilah semua sudah berjalan sesuai prosedur.

"Kalau masalah berapa anggaran dan lama kerjanya, saya lupa, Mas,” ujar Sukowijono.

Begitu juga ditanya tentang Rancangan Anggaran Bangunan (RAB). Sukowijono bersikeras menyatakan pelaksanaannya sudah sesuai spesifikasi yang diminta pemerintah pusat.

"Untuk kayu, memang tidak dicantumkan jenisnya. Yang penting kuat. Pihak rekanan kemarin terkendala masalah lahan, karena warga suku Anak Dalam itu berpindah-pindah, jadi kami kasih kompensasi," ungkap Sukowijono.

Awi, warga Desa Sekamis, sangat menyayangkan sikap pihak kontraktor yang tidak terbuka pada warga setempat. Terutama mengenai jumlah anggaran dan waktu pengerjaan proyek ini.

"Di papan merek proyek tertulis pengerjaan dilakukan 180 hari dan sumber dana dari APBN. Tidak ada tertulis jumlah anggaran, sejak kapan dibangun, sampai kapan pengerjaannya," kata Awi.

Awi berharap pihak kontraktor membuat papan merek tambahan atau memperbaharui papan merek yang ada secara detil. Tujuannya agar masyarakat ikut mengontrol proyek tersebut.

“Kami harap pihak rekanan terbuka mengenai jumlah anggaran, agar agar tidak ada yang salah paham," tandas Awi. (Rudy Ichwan - Sarolangun)