Minggu, 21 April 2019 | 21:54

Jambi Rawan Penyelundupan

PENULIS : RIFKY RHOMADONI
EDITOR : DORA

INFOJAMBI.COM — Provinsi Jambi merupakan daerah potensial masuknya barang selundupan ke Indonesia. Salah satu faktornya, Jambi memiliki garis pantai yang panjang dan tidak terawasi dengan sempurna.

Hal ini diungkapkan Prof. Syamsurizal Tan pada diskusi publik bertema cegah penyelundupan barang ilegal, di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi, Rabu (27/3/2019).

Diskusi publik ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yakni DR Yon Adlis dan Pangestu Widianto.

Syamsurizal Tan menyebutkan, pasar gelap (black market) atau penyelundupan merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan negara, terutama di sektor ekonomi. Black market dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Penyelundupan terjadi akibat mencoloknya perbedaan harga barang di dalam dan luar negeri. Tujuannya untuk menghindari pembayaran pajak dan menghindari syarat lisensi.

Produk-produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia sangat beragam, diantaranya makanan, tekstil, minuman beralkohol (minol), minuman keras (miras), produk perikanan, kosmetik dan obat tradisional.

Sementara itu, Jambi juga menjadi salah satu pintu gerbang produk ekspor ilegal dikirim ke luar negeri, seperti mutiara, rotan, tekstil, miras dan rokok.

“Penyelundupan terjadi akibat besarnya biaya masuk dan keluar barang. Sebab lainnya bisa karena lemahnya pengawasan bea cukai, lemahnya penegakan hukum, dan tingginya tingkat korupsi,” jelas dosen fakultas ekonomi Universitas Jambi ini.

Syamsurizal memaparkan, pada tahun 2018 pendapatan negara Indonesia melalui RAPBN sekitar Rp.1.894,7 triliun. Sementara belanja negara sekitar Rp.2.220,7 triliun. Jauhnya ketimpangan menjadi salah satu sebab Indonesia berhutang ke luar negeri.

“Jika penyelundupan mampu diatasi, bukan tidak mungkin hutang Indonesia ke luar negeri bisa diminimalisir, bahkan ditiadakan,” tandas Syamsurizal.

Sementara itu, DR Yon Adli dari Dewan Penasehat Nasional Corruption Watch (NCW) mengatakan, integritas dan kejujuran adalah modal utama menghadapi masalah penyelundupan.

Menurut Yon, bea cukai, Polri dan TNI Angkatan Laut merupakan garda terdepan dalam menghadapi penyelundupan. Sumber daya manusia (SDM) di tiga institusi ini harus memiliki integritas sangat tinggi dan tidak mudah tergoda.

Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jambi, Pangestu Widianto mengatakan, terbatasanya SDM membuat Bea Cukai tidak sanggup menghadang penyelundupan melalui dermaga dan jalur tikus.

“Aparat Bea Cukai mesti menjaga pintu masuk ke Kota Jambi. Daerah ini menjadi target utama peredaran barang ilegal,” ujar Pangestu. ***

Kategori Ekonomi dan Bisnis

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.