juni112.jpg" alt="" width="865" height="450" />INFOJAMBI.COM - Anggota Komite I DPD RI mendukung adanya usulan pembentukan tim evaluasi dana desa. Ide tersebut untuk merespon atau menindaklanjuti maraknya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa secara tidak bertanggungjawab dan berbagai kasus yang bersumber dari program pembangunan desa.
Senator Jambi Juniwati Mascjhun Sofwan meminta pemerintah harus cepat mengambil langkah strategis untuk mengembalikan program dan kegiatan pembangunan desa di Indonesia kepada ruh, political will dan visi misi pembentukan UU Desa. "Ini penting, mengingat pengamatan kritis saya bahwa apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hampir secara keseluruhan melenceng dari niat dan ruh pembentukan UU Desa," ujar Juniwati di Jakarta, Minggu (10/12/2017)
Juniwati menambahkan tim evaluasi dana desa ini nantinya tidak hanya mengurusi masalah dana desa. Kalau hanya dana desa, terkesan pemerintah hanya akan menyalahkan desa, utamanya terkait stakeholder. Sebab dana desa adalah bagian dari proses pembangunan desa dan masyarakatnya. "Saya menyadari bahwa pemerintahan hari ini cukup apresiatif dalam hal semangat, tetapi pemerintah harus mampu dan mau membenahi yang mendasar, tidak hanya terkait dengan dana desa," tegas politisi dari Partai Golkar itu.
Lebih jauh Juniwati menilai, jika merunut sejak awal, terbentuknya UU Desa tidaklah ditindaklanjuti secara tepat oleh pemerintah, baik tindak lanjut dalam regulasi, kelembagaan, koordinasi di tingkat pusat dan daerah, maupun dalam hal pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pembangunan desa. (Bambang Subagio – Jakarta)
Baca Juga: Kerjasama Pembangunan Pasar Angsoduo dan JBC Disepakati
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com