ADVERTORIAL
INFOJAMBI.COM - Plt Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar, mengatakan, Pemerintah Daerah harus membangun hubungan tata kelola pemerintahan daerah lebih efektif, bermanfaat bagi masyarakat banyak, serta bersinergi dengan program Pemerintah Pusat.
Diharapkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), turut meningkatkan tata kelola pemerintahan lebih efektif. Harapan itu dikatakan Fachrori Umar, saat menghadiri Pengukuhan Dewan APPSI oleh Mendagri Kumolo,SH, sekaligus Raker APPSI seluruh Indonesia dan acara Halal bi Halal Mendagri bersama Gubernur se Indonesia, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Senin (02/07/2018).
Plt.Gubernur Jambi, hadir dalam acara tersebut didampingi Karo Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Rahmad Hidayat.
“Provinsi Jambi banyak yang perlu kita usulkan, diantaranya penyelesaian masalahan pendidikan. Masih banyaknya sekolah kekurangan lokal belajar dan ruang praktek (Praktikum) dan ruang perpustakaan, ini jadi perhatian kita, termasuk masalah perkebunan dan pertanian," lanjut Fachrori Umar.
Kepengurusan APPSI periode 2015-2019, sebelumnya dipimpin Syahrul Yasin Limpo dan dilanjutkan Soekarwo Gubernur Jawa Timur sebagai ketua umum, Wakil Ketua APPSI Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Paiyitno, Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengharapkan, agar seluruh pengurus APPSI meningkatkan sinergitas antara lembaga Pemerintah bisa berjalan lebih baik dan efektif.
"Saya minta seluruh kepala daerah sebagai Pengurus APPSI, agar melayani masyarakat sebaik-baiknya. Saya percaya, saudara-saudara akan mampu melaksanakan senerigitas pemerintahan dengan baik. Saya meyakini dapat meningkatkan hubungan sinergitas antara lembaga Pemerintah dan masyarakat," ungkap Mendagri.
Ketua APPSI, Soekarwo, mengatakan, Rakor APPSI ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan membangun hubungan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih efektif sekaligus penghubung Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota. (Sapra Wintani/Amirzan).
Editor : M Asrori S
Baca Juga: Fachrori : Ada Temuan BPK, Kepala OPD Tak Boleh Keluar Daerah
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
