Kekuatan Lebih Berpotensi Menentukan Pemilihan Pimpinan BPK

PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : M ASRORI S

Diskusi publik ‘BPK dalam Pusaran Kepentingan Politik dan Profesionalisme’ (Foto/Bambang Subagio).

INFOJAMBI.COM – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, berpendapat adu kekuatan lobi selalu mewarnai setiap pemilihan pejabat publik, termasuk seleksi anggota dan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukanlah hal aneh di DPR, kekuatan lobi akan mendominasi kekuatan lobi ,dibanding kompetensi yang dimiliki para calon pimpinan BPK,” ujar Uchok, dalam diskusi publik bertema ‘BPK dalam Pusaran Kepentingan Politik dan Profesionalisme’ di media center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Pernyataan Uchok itu, menyusul adanya ketidak-transparanan oleh tim seleksi (Timsel), dalam seleksi calon pimpinan (capim) anggota lembaga auditor negara tersebut.

Salah satu indikasinya, yakni keanehan atas lolosnya 10 dari 32 calon capim BPK, merupakan politisi calon legislatif (caleg) yang gagal lolos ke DPR di Pemilu 2019.

“Dikhawatirkan, para caleg gagal ini akan menggunakan kekuatan partainya dan relasi politiknya, untuk meraih jabatan di BPK,” ujarnya.

Uchok meyakini, tiga dari 10 politisi yang mengikuti seleksi akan diloloskan dalam fit and proper test, di Komisi XI DPR. Karena alat uji dari Timsel kelihatannya, bukan untuk menguji kemampuan atau mencari anggota BPK sesuai dengan kemampuan.

“Apabila dugaan itu benar terjadi, mau dibawa kemana BPK nantinya, kalau kekuatan lobi politik lebih menonjol ketimbang profesionalisme,” katanya.

Namun, kekhawatiran Uchok, ditepis anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate. Menurutnya, seleksi yang akan dilakukan Komisi DPR yang membidangi Keuangan negara itu, atas dasar dokumennya bukan atas dasar kepentingan politis.

“Kami pastikan, semua calon diperlakukan sama. Semua kami seleksi berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki. Tidak ada keberpihakan DPR, baik itu dari parpol maupun non parpol. Semua diperlakukan sama, sesuai Undang-Undang,” ujar Politisi Nasdem itu seraya mengatakan, seleksi di Komisi IX DPR, akan memperhatikan masukan dan seruan dari masyarakat.

Sementara itu, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo, menyayangkan capim BPK pemilik sertifikat kompetensi dibidang auditing atau Certified Public Accountant (CPA) yang sudah berpengalaman sebagai auditor, malah tidak lolos di seleksi awal. Padahal, ujarnya, para pemilik CPA itu, selama ini telah menjadi bagian dari tim pemeriksa di BPK.

Menurutnya, audit mandatory yang dilakukan oleh BPK, adalah audit atas laporan keuangan. Setiap tahun, BPK harus melakukan audit atas 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, ada 86 laporan keuangan Kementerian/Lembaga ditambah satu laporan keuangan Pemerintah Pusat.

“Bicara soal audit laporan keuangan, maka asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah IAPI, sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA, menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan,” ujarnya.

Sejak tahun 2009, menurut Tarko, dua orang pemegang CPA menjadi bagian dari kepemimpianan di BPK. Mereka adalah Sapto Amal Damandari dan Moermahadi Soerja Djanegara yang kini memimpin BPK.

“Dengan berakhirnya masa tugas Pak Moermahadi Oktober 2019 mendatang, praktis tidak satupun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK,” sebutnya.***

Kategori Nasional

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.