Minggu, 22 Oktober 2017 | 22:40

Kepala BNPB Pimpin Penyusunan Rencana Aksi Tanggap Darurat Banjir Kota Bima

Banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat || pojoksatu.com

BIMA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, memimpin pembahasan rencana aksi tanggap darurat banjir Kota Bima.

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Walikota Bima, tadi malam, sekitar pukul 19.30 WITA, diikuti oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI Adhy Karyono, Danrem 162/Wirabhakti, Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kepala BPBD Prov. NTB, Plt. Sekda Kota Bima, perwakilan organisasi-organisasi relawan, dan pimpinan SKPD terkait lingkup Pemerintah Kota Bima.

Berdasarkan rekapan data terbaru, jumlah korban banjir yang mengungsi 105.753 jiwa, dengan rincian mengungsi di tempat keluarga 98.423 jiwa dan di titik pengungsian 7.330 jiwa tersebar di tujuh kelurahan.

Data kerusakan yang terhimpun sementara adalah:
* fasilitas kesehatan : 4 Puskesmas, 29 Pustu, 29 Polindes, dan 1 kantor Lab Kesda, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 66,4 milyar.
* fasilitas pendidikan : 18 SD, 5 SMP, 4 SMA.
* infrastruktur jalan, jembatan, prasarana air minum, prasarana persampahan, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 255 milyar.
* areal pertanian, dengan perkiraan nilai kerugian Rp. 5,806 milyar.
* rumah penduduk: 91 hanyut, 47 rusak berat, 49 rusak sedang, rusak ringan tidak terhitung
* tempat usaha/kios: 77 rusak berat, 39 rusak sedang, rusak ringan belum terhitung.
Total estimasi kerugian sementara sebesar Rp. 979,3 Milyar.

Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah kesulitan distribusi bantuan karena kekurangan tenaga dan sarana.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengarahkan beberapa rencana aksi. Selain distribusi bantuan, langkah prioritas adalah pembersihan. Sejumlah truk akan didatangkan dari pemerintah provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan. Tenaga yang ada (TNI, Kepolisian dan relawan) ditempatkan per sektor wilayah terdampak.

Untuk rekon dan rehab infrastruktur rusak, harus disusun rencana aksi lintas sektor. Misalnya untuk rehab sekolah akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk rehab jembatan dan jalan akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk antisipasi dan pengurangan resiko bencana masa mendatang, beberapa hal mendesak untuk dilakukan adalah normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang. (infojambi.com)

Pengirim : Humas Pemkot Bima || Editor : Doddi Irawan

 

Kategori Nasional

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.