Program MoU ini menyediakan bantuan dan dukungan timbal balik untuk menerapkan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya di Jambi, sekaligus mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Program MoU ini diumumkan pada 11 Mei 2022.
“Ini merupakan skema percontohan pertama RSPO yang memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mendukung praktik berkelanjutan dalam produksi sawit oleh pekebun. Kami berharap ini dapat menanamkan konsep pelibatan yang nyata dan efektif,” ujar Guntur Cahyo Prabowo, Senior Manager, RSPO Smallholder Programme Indonesia.
Dengan bekerjasama dengan pemerintah dan para pihak lainnya, termasuk skema, standar atau inisiatif nasional, dapat mengatasi hambatan struktural bagi para pekebun, sekaligus memastikan penegakan kebijakan yang konsisten untuk mendorong terjadinya perubahan berskala besar.
Melalui hubungan dengan pemerintah sebagaimana dikehendaki, RSPO berupaya menjembatani antara pemerintah beserta para pihak berkepentingan yang mempengaruhi kebijakan dengan sumber daya dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan untuk memajukan kebijakan dan praktik sawit berkelanjutan yang bersertifikat.
Dedi Junaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, menyampaikan, sertifikasi ISPO di tingkat negara membuka jalan bagi produksi minyak sawit yang lebih berkelanjutan, dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan adalah jalan ke depan untuk mendorong perubahan berkelanjutan yang sistemik dan meningkatkan daya saing perkelapasawitan Indonesia.
“Dengan semakin minimnya ketersediaan lahan, rendahnya hasil panen yang dicapai oleh pekebun swadaya saat ini memberikan peluang luar biasa untuk meningkatkan produksi minyak sawit bersertifikat secara signifikan dari area tanam yang sudah ada,” tambah Agus Rizal, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
