Penulis : RR | Editor : Redaksi
INFOJAMBI.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan istri didatangi petugas Pendataan Keluarga 2021 (PK-21) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jambi, di kediaman dinasnya, Kamis (1/4/2021).
Pendataan Keluarga 2021 adalah program pemerintah yang penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia.
Peluncuran PK-21 digelar serentak di Indonesia. Di Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi menjadi orang pertama yang didata. Dalam pendataan itu, petugas PK-21 mengajukan beberapa pertanyaan seputar keluarga Edi Purwanto.
Edi Purwanto menyebutkan, pendataan keluarga sangat penting untuk pemetaan kependudukan, termasuk di Provinsi Jambi. Pendataan ini lebih komplit, dengan sistem sudah digital dan menggunakan android.
“Data-data itu penting, dan menjadi dasar DPRD Provinsi Jambi dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. Ini harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, agar data yang kita punya betul-betul valid,” kata Edi.
Data yang terkumpul itu akan menjadi rumusan bagi dewan, dalam membuat kebijakan politik untuk masyarakat, terutama masalah keluarga berencana," ujarnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim mengatakan, salah satu tujuan Pendataan Keluarga 2021 adalah membuat pemetaan atau rencana pembangunan masa datang.
"PK-21 ini yang lengkap. Kami pernah melaksanakan lima tahunan, tapi datanya belum lengkap. Sekarang diharapkan lengkap, agar kita punya pemetaan rencana pembangunan keluarga di masa datang. Basisnya keluarga, itu kunci," kata Munawar.
Menurut Munawar, dengan adanya data keluarga yang lengkap, akan diketahui dalam sebuah keluarga ada lansianya, ada remajanya, ada balitanya, dan ada ibu hamilnya.
"Keluarga-keluarga inilah yang dideteksi, terutama yang punya risiko tinggi, atau yang punya anggota keluarga belum mendapat perhatian. Jadi tidak hanya pemetaan wanita usia subur saja, tapi kompleksitas. PK-21 ditargetkan dua bulan selesai," jelasnya.
Munawar menambahkan, dalam peluncuran PK-21 di Jambi, orang pertama didata adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi, diikuti para kepala daerah dan sekda kabupaten/kota.
“Penjabat Gubernur Jambi tidak masuk pendataan, karena tidak berdomisili di Jambi,” jelas Munawar. ***
Baca Juga: Kerjasama Pembangunan Pasar Angsoduo dan JBC Disepakati
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
