INFOJAMBI.COM— Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penguatan pencegahan serta penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah ini dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga.
Hal tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Koordinasi Mitra Strategis Komite II DPD RI bersama pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat, Senin (14/9/2026) lalu.
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br. Sitepu, menekankan pentingnya respons cepat dan mitigasi berkelanjutan di lapangan untuk menekan potensi perluasan kebakaran.
“Setiap titik panas harus segera ditindaklanjuti dan diinvestigasi. Perlu adanya mitigasi bencana untuk mencegah bencana ini berulang,” tegas Badikenita melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD
Anggota DPD RI asal Kaltim, Yulianus Henock Sumual, menambahkan bahwa pembangunan ekonomi daerah harus tetap beriringan dengan perlindungan lingkungan. Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan dan prosedur antarinstansi sangat menentukan efektivitas pengambilan keputusan saat krisis.
Risiko karhutla yang meningkat akibat dampaknya fenomena El Niño dan pemanasan global juga disinggung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya difokuskan pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan pihak pemda telah menetapkan status siaga bencana karhutla. Kesiapsiagaan diperkuat melalui penyiapan Desa Tanggap Bencana, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan pelibatan aktif warga lokal.
Sebagai tindak lanjut, Komite II DPD RI mengidentifikasi lima fokus utama penanganan Karhutla di Kaltim. Pertama,
Penguatan Pemantauan: Respons cepat terhadap kemunculan setiap titik panas (hotspot). Kedua, Integrasi Data: Penyamaan sistem informasi dan pemetaan wilayah rawan kebakaran.
Ketiga, Kesiapan Sarpras & Kapasitas Daerah: Peningkatan fasilitas operasional dan kemampuan personel di daerah. Keempat, Penegakan Hukum: Tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti memicu karhutla. Kelima, Mitigasi & Pemulihan: Pelestarian lingkungan dan pemulihan kawasan yang terdampak.
Seluruh aspirasi dan temuan dari Kunjungan Kerja ini akan dirumuskan oleh Komite II DPD RI menjadi rekomendasi kebijakan resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpg?width=336&height=188)
