INFOJAMBI.COM— Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penguatan konektivitas transportasi yang terintegrasi dan menyeluruh di Papua. Langkah strategis ini dibahas dalam forum koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura serta pemangku kepentingan lintas sektor di Kantor Bupati Jayapura.
Melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026), Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Konektivitas. Regulasi ini dirancang untuk mengatur sarana-prasarana transportasi nasional sekaligus mencegah monopoli harga tiket pesawat pada rute penerbangan tertentu.
Baca Juga: Irmanputra Sidin: DPD Tak Perlu Penguatan
"Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai hub atau simpul utama pergerakan orang dan logistik di Provinsi Papua," ujar Anggota Komite II DPD RI asal Papua, Henock Puraro.
Dalam forum tersebut, Henock menjelaskan sejumlah instansi terkait menyampaikan kondisi serta tantangan konektivitas di Papua:
Baca Juga: Farouk Muhammad : Kami Pimpinan Sah DPD
Kementerian Perhubungan: Memaparkan tiga strategi utama, meliputi penguatan konektivitas antarpulau, efisiensi angkutan multimoda menuju wilayah hinterland, dan pengembangan angkutan massal perkotaan.
BBPJN Papua-Papua Pegunungan menjelaskan penanganan koridor Trans Papua Segmen VII (Jayapura–Memberamo–Elelim–Wamena) melalui skema KPBU, meski masih menyisakan tantangan 20 jembatan semipermanen.
Baca Juga: Wagub Harap APPSI – DPD Semakin Solid Perjuangkan Pembangunan Daerah
InJourney Airports (Bandara Sentani) melayani penerbangan perintis ke 18 kabupaten dan terus memberikan insentif bagi maskapai guna membuka rute baru.
PT Pelindo & PT Pelni mengurai tantangan investasi pelabuhan serta jaringan 8 kapal reguler yang menghubungkan Papua dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar.
Kementerian ATR/BPN Papua mencatat sertifikasi lahan infrastruktur hingga 2026 telah mencapai 144 hektare untuk Bandara Sentani dan 14,5 hektare untuk Pelabuhan Depapre.
Sementara TNI menekankan krusialnya akses darat ke wilayah pedalaman untuk kelancaran distribusi logistik dan pelaksanaan pengamanan.
Seluruh masukan dari kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan evaluasi pengawasan undang-undang sekaligus masukan konkret bagi DPD RI dalam mematangkan RUU Konektivitas demi mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (Tim)
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
