Komite II DPD RI : Kerusakan Hutan Mangrove di Jabar Sangat Mengkhawatirkan

Penulis : Bambang Subagio
Editor : Dora

INFOJAMBI.COM – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang rentan terjadi di wilayah taman nasional Provinsi Jawa Barat.

Sorotan Komite II DPD tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI, yaitu pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kerusakan hutan Mangrove di wilayah pesisir Jawa Barat juga sangat mengkhawatirkan. Kerusakan ini mengakibatkan terjadinya abrasi, ” ujar Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai saat melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/11/2019).

Yorrys mengatakan karhutla yang rentan terjadi di wilayah taman nasional Provinsi Jabar memperoleh perhatian khusus dari Komite II DPD RI. Diantaranya langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Jabar untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yakni mengajak masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat peduli api dan melakukan patroli dini sebagai tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Komite II DPD RI mengusulkan perlu adanya elaborasi terkait dengan permasalahan hutan Mangrove di Provinsi Jabar dengan provinsi-provinsi lain, misalnya Provinsi Papua Barat, ” ujar Yorrys.

Yorrys Raweyai saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI bersama para ahli dan pakar pada Oktober silam,mengusulkan perlu adanya perubahan regulasi terkait dengan penanganan Karhutla melalui pembentukan badan khusus sebagai bentuk mitigasi risiko atau pencegahan terjadinya Karhutla.

Kadishut Provinsi Jabar Epi Kustiawan berharap dengan adanya kunker Komite II DPD RI ke Provinsi Jabar mampu membuat Jawa Barat semakin baik sesuai dengan semboyan “Leuweung Hejo, Masyarakat Ngejo” yang berarti secara harfiah Hutan Hijau, Masyarakat Sejahtera.

“Jawa Barat itu luasnya adalah 3,7 juta hektar, sedangkan 22,12 persen adalah merupakan kawasan hutan,” ujarnya.

Kadishut Epi menambahkan meski minim lahan kawasan hutan, tapi Provinsi Jabar memiliki lahan kritis yang sangat luas. Yakni dari sekitar 3 juta hektar potensi hutan rakyat terdapat 900.000 hektar lahan kritis dengan komposisi 200.000 hektar di dalam kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). “Sebanyak 700 ribu hektar berada di lahan milik, ” katanya. ***

Kategori Nasional

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.