Konflik KTH ARL dan PT APTP Berkepanjangan, Pansus DPRD Provinsi Jambi Turun

Penulis : Tim Liputan | Editor : Dodik



INFOJAMBI.COM - Panitia khusus (pansus) konflik lahan DPRD Provinsi Jambi bergerak cepat, mengecek lokasi konflik yang terjadi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Rimbo Lestari dan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa (APTP) di Kabupaten Sarolangun, Rabu (8/9/2021).

Konflik terjadi di atas 40 hektar lahan yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang digarap PT Agrindo, perusahaan perkebunan kelapa sawit, di luar izin HGU yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya sudah terjadi mediasi pada tanggal 31 Mei 2021 di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Saat itu disepakati kerja sama kemitraan kehutanan dengan KTH Alam Rimbo Lestari.

Selang beberapa waktu, PT Agrindo melayangkan surat keberatan ke Dinas Kehutanan dan UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, atas aktivitas yang dilakukan KTH Alam Rimbo Lestari di kawasan 40 hektar yang sebelumnya telah disepakati.

Kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui UPTD KPHP unit VIII Hilir Sarolangun melayangkan surat, minta KTH Alam Rimbo Lestari menghentikan aktivitas yang sebelumnya telah disepakati dikerjasamakan dengan kelompok tani tersebut.

Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Wartono Triyankusumo mengatakan, pihaknya turun ke lokasi lahan yang berkonflik dalam upaya mengidentifikasi permasalahan, sekaligus menyerap aspirasi secara langsung dari kelompok tani.

“Setelah ini pansus akan memanggil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan pihak perusahaan, untuk melakukan klarifikasi dari persoalan konflik yang terjadi. Prinsipnya pansus akan mendalami persoalan ini dengan mengundang pihak-pihak terkait,” jelasnya. ***

Baca Juga: Konflik Lahan Minapolitan Tak Selesai-Selesai

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE