KPU Diminta Berpihak pada Merah Putih

| Editor: Muhammad Asrori
KPU Diminta Berpihak pada Merah Putih
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan



JAKARTA - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengimbau kepada penyelelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, agar melaksanakan 101 Pilkada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan berpihak pada Merah Putih.

KPU dan Bawaslu harus profesional, netral, jujur dan adil demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017.

"Kami mengimbau kepada penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu, berpihaklah kepada Merah Putih, tidak berpihak kepadan manapun. Tidak ke aparat penegak hukum, petugas keamanan. Polisi untuk menjalankan tugasnya, sebagai alat negara mengawal dan menjamin proses demokrasi ini berjalan tertib dan damai, berlaku netral dan tidak memihak ke pihak manapun," kata Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2).

Selain itu, kepada Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), selaku garda terdepan struktur pemerintahan dilapangan, diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.

"Kepada RT/RW sekali lagi berpihaklah kepada Merah Putih, tidak berpihak ke manapun," ujar Ketum PAN yang akrab disapa Zulhas itu.

Zulhas mengatakan, Pilkada serentak gelombang kedua di 101 daerah ini, di hari H pencoblosan adalah kontestasi anak bangsa yang mengedepankan adu konsep dan adu gagasan yang terbaik. Semua kontestan baik pasangan calon maupun tim suksesnya, pada dasarnya adalah sesama anak negeri dan rakyat Indonesia.

Zulkifli mengajak seluruh pasangan calon kepala daerah sebagai kontestan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, tidak berbuat curang, money politik. Kedepankan kompetisi visi, misi dan program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

"Ini merupakan kompetisi anak negeri. Boleh saja jagoannya di Pilkada gubernur berbeda, boleh saja jagoannya di Pilkada Kabupaten/Kota berbeda, tapi kita tetap bersaudara," ujarnya.

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Zulkifli, mengatakan Pilkada serentak di era reformasi ini, berbeda dengan Pilkada di era Orde Baru, karena saat ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Jika dulu pemilihan dilakukan oleh DPRD, sebagi representasi wakil rakyat, tapi saat ini pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat, untuk menentukan siapa pemimpin yang akan dipilihnya.

"Saya mengimbau seluruh rakyat yang menggunakan hak pilihnya, gunakanlah kedaulatan dan kekuasaan yang dimiliki saat ini, untuk menentukan pemimpinnya dengan sebaik-baiknya. Jangan kedaulatan itu ditukar dengan sembako, atau dengan uang Rp 100.000," katanya. (infojambi.com)

Laporan : Bambang Subagio ll Editor : M Asrori

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE

Berita Terkait

Berita Lainnya