PENULIS : BAMBANG SUBAGIO
EDITOR : WAHYU NUGROHO
Baca Juga: Ketua DPR Komitmen Bendung Legalisasi LGBT
INFOJAMBI.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Pertemuan ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.
"Sebagai perempuan pertama yang menjadi Presiden Indonesia dan sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia, sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau" ujar Bamsoet usai bertemu Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Baca Juga: Ketua DPR : Mogok Kerja Pilot Garuda Merugikan Publik
Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945. Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.
Baca Juga: Tak Cukup Pemerintah dan DPR Atasi Kesenjangan Masyarakat
Bamsoet berpendapat konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya.
"Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," jelas Bamsoet.
Politisi Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," tandas Bamsoet.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
