Laporan Dugaan Korupsi PDAM Makassar Tersumbat, SCW Rencanakan Demo

Penulis : Tim Liputan
Editor : Dora

Deswerd Zougira

INFOJAMBI.COM – Sulut Corruption Watch (SCW) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait pengelolaan keuangan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Makasar.

Permintaan disampaikan tertulis, ditanda tangani Koordinator SCW, Deswerd Zougira, Jumat (31/1/2020).

Menurut Deswerd, BPK menemukan dugaan kerugian negara 520 miliar rupiah di PDAM Makassar, Sulawesi Selatan. Temuan itu dilaporkan BPK ke KPK, 2012 silam, tapi tidak ditindak lanjuti.

Kerugian negara itu buntut dari kerja sama PDAM dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp. 455 miliar lebih.

Kerja sama dinilai tidak sesuai ketentuan dan merugikan perusahaan. Kerja sama pengembangan sistem penyediaan air minum IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi Rp 69,31 miliar, antara PDAM dengan PT Multi Engka Utama.

Kerja sama tersebut bermasalah dan berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp. 24,42 miliar.

Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Cornell Syarief, beberapa waktu lalu mengatakan, hasil audit itu telah diserahkan BPK RI ke KPK di Jakarta.

“Kami tidak tahu pasti apakah KPK sudah melakukan penyelidikan, karena hingga kini belum ada konfirmasi lagi dari mereka,” kata Syarif dikutip dari media lokal.

Cornell menyebut, hasil audit yang diserahkan ke KPK terkait kerja sama PDAM dengan empat perusahaan yang merugikan negara Rp 520 miliar.

Empat perusahaan mitra kerja sama PDAM itu adalah PT Traya, PT Bahana Cipta, PT Multi Engka Utama, dan PT Baruga Asrinusa Development.

Disebutkan, kontrak dengan pihak swasta itu dibuat saat Dirut PDAM dijabat Hamzah Ahmad, selang 2011-2015. Diluar dugaan, Walikota menunjuk kembali Hamzah sebagai Plt Dirut PDAM. Saat ini dia sedang ikut job bidding untuk posisi yang sama.

Deswerd mengatakan, SCW pekan ini akan menggelar aksi demo di BPK RI dan kantor KPK, mendorong laporan BPK ditindak lanjuti.

“Kok bisa laporan lembaga resmi seperti BPK sampai tidak diproses, ada apa,” kata Deswerd.

Humas PDAM Kota Makassar belum memberi tanggapan. #

Kategori Nasional

Tags: ,,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.