Laporan Bambang Subagio
INFOJAMBI.COM - Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Lely Aryani, mengatakan, meski ada pihak tertentu ingin menggolkan calon presiden (capres) tunggal, dalam pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2019, dia optimistis Pilpres 2019 mendatang, akan diikuti minimal dua pasangan calon (paslon) Presiden.
“Keinginan Capres dan Cawapres tunggal itu tidak akan terwujud. Saya yakin, tidak akan terjadi satu paslon alias calon tunggal. Menimal, pasti akan ada dua pasangan Capres dan Cawapres," kata Lely, “dalam diskusi bertema “Pilpres 2019 Terganjal Calon Tunggal?” yang digelar di Jakarta, Minggu (11/3).
Lely mengungkapkan, untuk Capres pertama, hampir dipastikan menjadi milik Jokowi, yang sejak dini sudah didukung dan diusung oleh sejumlah partai politik. Sementara bakal Capares kedua, kemungkinan Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan kemungkinan besar ditambah PKS.
Menurut Lely, dengan dukungan Parpol yang besar, akan sangat sulit bagi Jokowi dalam mengambil keputusan, untuk menentukan pasangannya nanti. Dikhawatirkan bakal menjadi polemik di internal koalisi yang tentunya, prioritas harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Apakah mungkin ceruk-ceruk suara dari Partai lain itu tidak menjadi perbincangan peminat. Tidak semudah itu, untuk memutuskan siapa Wapres Jokowi, karena ada begitu banyak Partai yang mengusungnya," kata Lely.
Lely berpendapat, tidak mencerminkan demokrasi jika Pilpres 2019 hanya diikuti satu paslon atau tunggal.
"Itu tidak mencerminkan demokrasi. Namanya pemilihan itu, ya harus ada yang dipilih. Kalau hanya ada satu paslon, apa yang dipilih," ujar Lely.
Berbeda halnya dengan Prabowo, Lely menilai dengan hanya didukung minim Parpol, akan membuat keleluasaan dalam menentukan pendamping sangat luas dan terhindarnya dari polemik internal.
"Pak Prabowo yang memutuskan jauh lebih besar dominan, untuk memutuskan dialah wakil calon Presiden saya. Berbeda kondisinya, dalam posisinya Pak Jokowi, posisi segmentasinya pun juga berbeda, dan target suaranya akan berbeda. Itu yang memungkinkan, bahwa saya menyatakan rasa-rasanya kita tidak ada Capres tunggal. Minimal akan ada dua calon presiden," ujarnya.
Politik Uang
Sementara pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Dr. Yenti Garnasih, mengingatkan, adanya potensi pidana yang bakal terjadi di Pilpres 2019, ketika terjadi calon tunggal. Bahayanya, calon tunggal yang terjadi dalam Pilpres dari sisi hukum pidana, yakni dikhawatirkan soal sumber dana pemilunya.
Yenti Garnasih, khawatir Pemilu 2019 dan Pilpres akan marak money politics (politik uang). Dalam Pilkada serentak saja, sumber dananya sudah banyak bermasalah dan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka.
“Apalagi kalau dalam Pemilu 2019 dan Pilpres nanti diwarnai politik uang. Ngeri,” kata Yenti, dalam diskusi bertema “Pilpres 2019 Terganjal Calon Tunggal?” yang digelar di Jakarta, Minggu (11/3).
Yenti juga mengingatkan, potensi aliran dana yang berasal dari transaksi narkoba. Di luar negeri terjadi dana dari transaksi narkoba mengalir ke Pemilu melalui Parpol.
“Saya membacanya hal itu juga bisa terjadi di Pemilu Indonesia,” katanya.
Yenti tidak sepakat dengan istilah ‘mahar politik’ dalam pencalonan kepala daerah. Karena itu adalah penghalusan bahasa.
“Ini jelas penyuapan atau pemerasan alias kejahatan yang sifatnya negatif, kok dibilang mahar politik. Kalau Mahar politik itu maknanya positif,” sindir mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.
Apalagi, lanjutnya, kalau uang yang dipakai untuk penyuapan itu, berasal dari hasil korupsi dan atau dari bisnis narkoba.
“Pasti koruptor dan bandar narkoba nanti, akan aman kalau yang terpilih jadi pemimpin adalah pihak penyuapnya,” beber pakar hukum pidana bidang ekonomi dan tindak pidana korupsi ini.
Dikesempatan sama, penggiat anti korupsi, Uchok Sky Khadafi, berpendapat, tak ada dukungan gratis terhadap Capres dengan mengarahkan ke calon tunggal. Dia mencurigai para pimpinan Parpol yang mendukung Capres tunggal memperoleh ‘mahar politik’ alias suap dari pihak yang berkepentingan, untuk menggolkan Capres tunggal.
Apalagi lanjut Ucok, masing-masing Partai sudah mengusulkan untuk mendampingi Capres petahana, Joko Widodo yang diperkirakan jadi Capres tunggal dengan kalkulasi politik saat ini.
“Tidak ada dukungan gratis, Dalam deal politik, pasti ada kepentingan, kalau tidak uang ya jabatan. Yang jelas, kalau jabatan (cawapres) terbatas (hanya satu). Jadi, saya curiga mereka dapat uang,” kata mantan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) itu.
Karena itu lanjut Uchok, upaya Capres tunggal lawan kotak kosong, harus ditolak masyarakat. “Semakin banyak Capres, semakin demokratis,“ katanya.***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
