Penulis : Bambang Subagio || Editor : M Asrori S
INFOJAMBI.COM - Anggota Komisi kesehatan DPR RI, Lucy Kurniasari, menilai kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, mulai Senin (11/01/2021) lalu, tak efektif. Menyusul kasus Covid-19, saat ini jumlahnya tembus angka satu juta orang.
"Kebijakan PSBB dan PPKM terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah, antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy Kurniasari kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/2021).
Ditegas Lucy, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19.
"Tapi, sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal, kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Legislator dapil Jatim I ini, berpendapat, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Ning Surabaya tahun 1986 itu, mengakui dan menyadari kebijakan lockdown, memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya, harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu, untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini.***
Baca Juga: Ruang Penyimpan Arsip Dokumen Pansus Angket Pelindo II DPR RI Terbakar
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | INSTALL APLIKASI INFOJAMBI.COM DI PLAYSTORE
