Lukman Edy :Persoalan e-KTP Harus Selesai

| Editor: Muhammad Asrori

Kamis, 28 September 2017 21:05 WIB

Lukman Edy :Persoalan e-KTP Harus Selesai

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy dan Sekjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha.

INFOJAMBI.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, menegaskan program KTP Elektronik atau e-KTP, harus terus berjalan, meskipun sedang berkasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi II, akan terus memantau perkembangan e-KTP, dalam setiap Raker dengan Kemendagri, mapun setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

“Ditengah-tengah hiruk-pikuk soal korupsi e-KTP, kita harus menyelesaikan persoalan e-KTP ini. Nggak bisa kemudian akibat dari mega perkara ini, lantas program e-KTP stop, karena ini menyangkut banyak hal,” kata Lukman Edy, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk "Penataan Data Kependudukan Demi Pembangunan" di DPR RI, Kamis, (28/9).

Lukman mengakui, dampak dari pengusutan kasus korupsi e-KTP, berujung pada terganggunya proses perekaman data sebagian masyarakat di Republik ini.

“Banyak kesulitan masyarakat untuk melakuan perekaman di ibukota-ibukota Kabupaten,” ujar Lukman.

Karenanya, politisi dari dapil Riau itu, berharap ada langkah solutif dari pihak terkait, agar seluruh penduduk Republik ini bisa mendapatkan E-KTP, sehingga pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019, bisa berjalan sesuai harapan.

“Potensinya 10 juta lebih orang yang tidak bisa melakukan perekaman. Ini ancaman pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” kata legislator Fraksi PKB tersebut.

Lukman juga berharap, agar Kemendagri menjadikan e-KTP, sebagai produk yang terhubung dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti layanan perbankan.

“Kami mendorong program ini, semakin luas konektifitasnya dengan program lain, seperti kerjasama dengan Perbankan dan lain-lain terutama mitra komisi II,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Sekertaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Suratha, mengaku bahwa proses hukum yang sedang berlangsung terhadap program e-KTP saat ini mempengaruhi kinerjanya.

“Saya tidak tanda tangani kontrak pengadaaan blangko. Akibatnya, seluruh Indonesia tidak punya blanko. Saya dengan ini menjadi penakut,” kata Suratha.

“Kalau sekarang terseok-seok, sekarang siapa yang berani, enggak ada yang berani. Itu dampaknya. Akhirnya, KPK turunkan tim pencegahan, tapi harus ada cut off dengan pemenang yang lama. Mohon kesabarannya. Itu kondisinya,” katanya. ( Bambang Subagio – Jakarta )