Namun kenyataannya, menurut pengakuan DPRD Kerinci, pengiriman surat tersebut belum tentu benar adanya, karena tidak dipublikasikan ke masyarakat.
Ada kesan surat itu hanya memberikan angin surga untuk menenangkan para peserta seleksi PPPK yang merasa dicurangi.
Baca Juga: Gubernur Jambi Mendukung Budidaya Anggrek
Hal ini tentu sudah jauh sekali dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, bertindak cermat, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan informasi, pelayanan yang baik, keseimbangan dan kebijaksanaan.
Azab Banjir Bandang dan Longsor
Baca Juga: Gubernur Ajak Semua Pihak Hidupkan Kembali Gotong Royong
Musibah banjir yang menimpa hampir seluruh warga Kabupaten Kerinci, sangat meninggalkan duka mendalam.
Menurut data terakhir yang didapat penulis, terdapat 4.052 rumah warga tergenang banjir, 621 hektar lahan sawah rusak dan gagal panen. Total warga terdampak mencapai 15.030 jiwa.
Baca Juga: Lantik Pj Bupati Kerinci, Al Haris Minta Asraf Kawal Pemilu Serentak 2024
Tentu, musibah ini dapat mengganggu aktivitas warga, baik aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Dampak tersebut harus segera ditangani dengan bijak oleh Pemkab Kerinci, terutama penanggulangan dan pencegahan kedepannya.
Ahli Geologi Universitas Gajah Mada, Akmaludin, dalam artikelnya mengemukakan solusi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan.
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
