Majelis Umum PBB Setujui Usulan Anggaran Rp87 Triliun

| Editor: Ramadhani

Kamis, 1 Juli 2021 03:25 WIB

Majelis Umum PBB Setujui Usulan Anggaran Rp87 Triliun

Pasukan PBB

Editor: Rahmad

INFOJAMBI.COM - Misi pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia kini bisa bernapas lega setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya menyetujui usulan anggaran sebesar US$6 miliar (sekitar Rp87.5 triliun).

Kesepakatan itu dicapai setelah melalui proses perdebatan yang alot di antara 193 negara anggota Majelis Umum dalam sidang di markas PBB di New York, Amerika Serikat, seperti dilansir Reuters, Kamis (1/7/2021).

"Ketidakmampuan kita memberikan tenggat waktu membahayakan seluruh misi penjaga perdamaian," kata Duta Besar Uni Eropa untuk PBB, Thibault Camelli, dalam sidang.

"Kita berutang budi kepada mereka, para lelaki dan perempuan yang diberi mandat melaksanakan misi penjaga perdamaian, maka dari itu kita harus menyelesaikan perundingan ini tepat waktu," ujar Thibault.

Dengan persetujuan anggaran itu, operasional pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai tempat di dunia diharapkan tidak terganggu.

Menurut keterangan sejumlah diplomat, perdebatan soal anggaran pasukan penjaga perdamaian itu terjadi akibat perubahan prosedur negosiasi, masalah pada bidang logistik dan pertentangan politik antara China dan kelompok negara-negara Barat.

Selama ini Amerika Serikat menjadi penyumbang terbesar anggaran pasukan penjaga perdamaian, yakni sekitar 28 persen. Sedangkan China menyumbang 15.2 persen dan Jepang 8.5 persen.

Indonesia adalah salah satu negara sudah beberapa kali mengirimkan pasukan untuk misi penjaga perdamaian PBB.

Saat ini pasukan penjaga perdamaian PBB sebagian besar ditempatkan di berbagai wilayah konflik di Afrika dan Timur Tengah.

Kepala Misi Penjaga Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengatakan jika masalah perdebatan anggaran itu masih alot, maka kerja mereka akan semakin terbatas.

Dia juga memperingatkan hal itu bisa menghambat tugas misi penjaga perdamaian untuk melindungi warga sipil, membantu pencegahan Covid-19 dan mendukung upaya mediasi lewat jalur politik dari pihak-pihak yang berkonflik.