Oleh : Djafar Badjeber
Baca Juga: Oesman Sapta Odang Terpilih Jadi Ketum Partai Hanura
PERNYATAAN Bakamla (Badan Keamanan Laut) tentang ada ratusan, bahkan ribuan kapal milik China dan Vietnam masuk perairan Natuna, sangat mengagetkan.
Kapal-kapal tersebut telah menggangu aktifitas di perairan Natuna, Rabu, 15 September 2021.
Baca Juga: OSO Bangga Politisi Jadi “Kutu Loncat”
Ini ini masalah serius. Jangan pandang enteng, apalagi dibiarkan begitu saja.
Hal tersebut tersiar setelah dikemukakan oleh Sekretaris Utama Bakamla, Laksda S Irawan, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senin 13 September 2021.
Baca Juga: Imigrasi Jambi Masih Tahan Empat Warga Asing Asal China
Apa yang dilakukan kapal-kapal China dan Vietnam itu sangat keterlaluan. Sudah menginjak kedaulatan RI, serta harga diri entitas bangsa dan negara Republik Indonesia.
Mencermati situasi seperti itu, TNI dan seluruh stakholder harus saling bahu menghadang kapal-kapal tersebut.
Mungkin pilihan RI tidak mau terlibat konflik horizontal dengan kedua negara tersebut. Tetapi kalau keterlaluan apa RI diam saja ?
Memang, Bakamla kekurangan armada kapal, namun bukan berarti didiamkan begitu saja.
Pemerintah RI harus protes langsung kepada kedubes negara tersebut atau melalui diplomasi politik luar negeri.
Bila belum patuh juga, laporkan ke Dewan Keamanan PBB, dengan melibatkan dunia internasional, biar China dan Vietnam tahu hukum zona eksklusif.
Manuver kapal-kapal kedua negara itu harus diusir dari wilayah NKRI, apalagi disitu ada rig noble, berarti bisa mengganggu kegiatan serta keselamatan pekerja di rig tersebut.
Kalau kedua negara tersebut merasa bersahabat dengan Indonesia, harusnya tidak ceroboh seperti itu.
Sama halnya mereka mau menggertak, mengintimidasi dan mungkin ingin menganeksasi wilayah NKRI.
Siapa tahu cara ini sebagai embrio untuk melakukan pendudukan, meskipun spekulasi ini masih terlalu jauh.
Selama ini kita menduga bahwa kedatangan TKA asal China semata-mata ingin bekerja saja, alasan ekonomi.
Tetapi aroma tidak sedap mulai tercium, dan bahkan makin terasa bernuansa kepentingan politik dan militer.
Banyak indikasi dan bukti tentang aktifitas warga China yang sudah menjurus kepada kemungkinan pendudukan.
Hal itu ditandai dengan banyak warga RRT bekerja dan berdomisili di berbagai kota dan kabupaten, tanpa pengawasan ketat dari imigrasi, polisi dan pemda.
Jika pembiaran ini terjadi terus menerus, tentu bisa mengarah kepada yang lebih luas.
Untuk itu, pemerintah RI, DPR RI dan TNI harus sikapi, evaluasi dan awasi semua gerakan yang mungkin terjadi.
Kita yakin kepada TNI sebagai pengawal dan penjaga kedaulatan RI.
Harusnya Komisi I DPR RI melaporkan kepada pimpinan DPR RI hasil dari rapat kerja dengan Bakamla. Ini masalah super serius, jangan abai, apalagi lalai.
Setahu saya, selama empat dasawarsa ini belum pernah saya mendengar ada ratusan, bahkan ribuan kapal asing yang bermanuver di sekitar perairan Indonesia.
Rakyat Indonesia memperhatikan masalah ini. Kita tunggu sikap DPR RI dan pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari tindakan sewenang-wenang China dan Vietnam. ***
Penulis adalah Mantan Anggota MPR RI 1987-1992 dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Bidang Ideologi dan Politik. ***
BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com
-1.jpeg?width=336&height=188)
