Mempertanyakan Kebijakan Strategis Wako Jambi Dalam Mengatasi Polemik Ekonomi di Tengah Pandemi

Oleh: Muhammad Aziim, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi

Muhammad Aziim

 

TIDAK sampai kurun waktu 10 hari, pergolakan-pergolakan keresahan berkecamuk dialam lintasan pikiran penulis. Bukan karena polemik skripsi yang menimpa mahasiswa akhir pada umumnya, melainkan kegundahan sebab terjadinya dua peristiwa di lingkup Kota Jambi.

Pertama dibatalkannya penerimaan CPNS dan PPPK di kota jambi dengan dalih kekurangan anggaran.

Kedua, mantan kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif PNS resmi menjadi DPO (daftar pencarian orang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terhitung Selasa 6 Juli 2021.

Terlepas diri dari Korelasi dua peristiwa di atas, diambil titik persamaan bahwasannya terjadi ketika Kota Jambi dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

Khusus ekonomi, pandemi mengakibatkan melejitnya PHK di Kota Jambi, telah tercatat 23 kasus PHK dengan melibatkan 96 orang pekerja Kota Jambi.

Sedangkan pada 2020 sendiri, tercatat 76 kasus dengan melibatkan 121 orang pekerja Kota Jambi.

Ini merupakan jumlah data yang terdaftar, diyakini data yang tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM (Disnakerkop dan UKM) Kota Jambi lebih banyak lagi.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Jambi juga tidak boleh lalai dengan sektor usaha mikro yang mencakup pasar rakyat dan UMKM. Adapun UMKM yang terdampak di Kota Jambi sebanyak 8.202 usaha.

Ada yang mengalami penurunan sehingga harus mengurangi jumlah pegawai bahkan gulung tikar.

Jika UMKM merosot dan tumbang, maka angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi akan semakin masif. Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat pengangguran di Kota Jambi adalah yang tertinggi di Provinsi Jambi.

Kemudian, data kemiskinan masyarakat di Kota Jambi pada 2019 sebesar 8,12 persen atau naik 0,15 menjadi 8,27 persen
pada 2020.

Berpegang pada realitas yang ada menunjukkan jumlah pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kota Jambi.

Penulis tertegun sejenak, menemukan fakta yang diakibatkan tidak meratanya distribusi kebijakan Pemkot Jambi dalam upaya memulihkan perekonomian terkhusus kepada masyarakat kecil dan pegiat UMKM.

Sebagai contoh: Bapak (IR) selaku kepala keluarga bercerita kepada penulis, saat ini hidup nya begitu nelangsa.

Ayah dari tiga anak tersebut dahulunya sebagai kontraktor, bagaikan roller coaster kehidupannya menurun drastis dengan cepat hingga beralih membuka bengkel Las yang mana tak lama kemudian bangkrut dan terpaksa mem-PHK-kan karyawannya.

Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, kini yang tersisa darinya ialah menggantungkan sumber ekonomi keluarga sebagai pekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu, curhat beliau.

Beliau berpesan agar Pemkot Jambi sesekali turun ke bawah melihat kami kami yang terdampak pandemi ini, terutama dari segi ekonomi, bukan karena saya dak punya skill tapi saya kehabisan modal menutupi biaya operasional diperparah tidak adanya pemasukan.

Kawan-kawan saya yang sanggup bertahan saat ini tuh mereka yang dari dulu sudah kaya, modal nya banyak. Ujar beliau
menambahkan.

Sejalan dengan itu, Ibuk (Sy) yang kesehariannya berjualan bakso bakar dan keripik kuah sudah dua kali mengisi berkas formulir pendaftaran UMKM yang disodorkan oleh Ketua RT tempat beliau tinggal.

Yang jadi persoalannya adalah, sampai sekarang beliau tidak mendapatkan kejelasan kabar meskipun sudah menanyakan perihal tersebut.

Harapannya semoga dapat kejelasan dan bantuan UMKM tersebut tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan, ungkap beliau.

Adalah alarm bahaya yang mesti segera diselesaikan, mengingat Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi yang dikenal sebagai kota perdagangan dan persinggahan.

Surut hadirkan rasa, ada ketakutan yang akut menimpa dasar sanubari penulis menimbang tabiat penguasa sebagaimana dijelaskan oleh Dr Jafar Ahmad, bahwasanya tabiat seorang penguasa pastilah akan memaksimalkan kemampuan dengan segala wewenang yang dimiliki, untuk menguasai semua sumber daya.

Perilaku itu memungkinkan kelompok penguasa menggunakan kekuasaan, dan menjadi instrumen bagi aktor penguasa, untuk mengumpukan sumber daya sebanyak-banyaknya.

Adapun dalam pembagiannya Ada yang sentralisitik, Ada yang didistribusikan ke orang banyak. Ada yang dibagi ke sebagian kecil publik.

Kemudian meminjam dari pendapat Ekonom Amerika Serikat Daron Acemoglu menyatakan, ”syarat-syarat kegagalan suatu pemerintahan adalah ketika anda menggabungkan antara rezim yang busuk, elit yang eksploitatif dan institusi yang memperkaya diri sendiri maka anda akan dekat dengan kemiskinan, konflik dan kegagalan total”.

Bapak Syarif Fasha sebagai aktor utama suluh cahaya Kota Jambi, seyogyanya membuat program-program kebijakan strategis yang pada muaranya memberikan solusi-solusi strategis terhadap akar permasalahan ekonomi yang membelit Kota Jambi saat ini.

Tingginya intensitas polemik ekonomi yang terjadi, diakibatkan karena tidak relevannya obat penawar yang diberikan Pemkot Jambi dimana lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan teknis yang terbukti gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi Kota Jambi.

Secara politik, memang solusi teknis yang diberikan seperti bagi-bagi sembako, memberikan bantuan kepada pelaku UMKM,
mengadakan seminar-seminar ekonomi, adalah program yang nyata terlihat, terbaca dan terasa.

Akan tetapi jangan sampai sebatas ini saja. Akibatnya gagasan-gagasan kebijakan strategis lainnya tereduksi sebatas solusi teknis semata.

Kita tentu tetap mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan, namun dengan catatan Itu hanyalah sebagian program kecil yang masih jauh dari esensi pertumbuhan ekonomi. Pemkot Jambi mesti menciptakan new engine of economic growth, mesin baru pertumbuhan ekonomi.

Seperti pertumbuhan industri-industri baru, mengoptimalisasikan kekayaan kreativitas berdasarkan potensi lokal dan teknologi, serta dibutuhkan intervensi arah konstruksi perekonomian yang jelas dari Pemkot Jambi.

Patut dicontoh, daerah yang sukses dalam menangani persoalan pandemi terkhusus di bidang ekonomi adalah walikota Mojokerto Ika puspitasari yang mendapatkan penghargaan Merdeka Award yang bekerja sama dengan kementerian dan Lembaga Negara seperti Kantor Staf Presiden, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lantaran menjalankan program pemulihan ekonomi untuk masyarakat. Seperti program Inkubasi wirausaha, yang anggarannya diambilkan dari APBD Kota Mojokerto, tidak sebatas memberi modal dan pendampingan usaha, Pemerintah Kota Mojokerto juga telah bekerjasama dengan salah satu marketplace untuk memasarkan produk-produk UMKM Kota Mojokerto melalui
digital platform UMKM kotamojokerto.bhinneka.com.

Kemudian juga ada contoh daerah di Jawa Timur lainnya, Kasus aktif COVID-19 tertinggi di Jawa Timur berada pada kabupaten Bangkalan mencapai 896 pasien yang menyebabkan ekonomi semua pelaku usaha di Bangkalan mengalami kelesuan.

Api pengharapan kita semua tentunya jangan sampai Kota Jambi menjadi daerah yang gagal. Dibutuhkan Narasi pikiran dan tindakan besar Pemkot Jambi dalam mengatasi pusaran ketidakteraturan krisis yang diakibatkan pandemi ini.

Tidak ada faktor signifikan yang membedakan daerah kita dengan daerah lain, ini murni semata perkara Leadership kemampuan
kepemimpinan pemimpin daerah kita dalam mengkonsolidasikan ini semua.

Nun diseberang sana, bukan penguasa melainkan bagian dari civil society organization, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Jambi akan mengawasi dan mengadvokasi kebijakan publik Pemkot Jambi sebagai gerakan ekstra parlementer yang tidak terikat parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik) manapun.

Kategori Opini

Tags:

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.