Sabtu, 21 Juli 2018 | 20:50

Menakar “Sosok Cawapres “ 2019

Penulis : M Ali Mubarak MSI

SUDAH jamak diketahui bahwa informasi pada era ini akan cepat tersebar. Khususnya informasi daring (online) dengan jenis dan konten yang sangat beragam, termasuk muatan politik dan hukum. Tulisan kali ini ingin memotret peluang dan tantangan dalam “panggung” politik zaman now, utamanya kursi RI-2 yang (kini) penuh tanda tanya.

Peta Kekuatan Politik Sang Presiden

Gelanggang politik 2019 sudah berada di depan mata. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai angka 257 juta jiwa. Satu hal yang pasti, Indonesia memiliki 714 suku dan 87 % diantaranya muslim. Beberapa tahun belakangan, ghirah Islam kian bermunculan. Baik dalam takaran yang moderat sampai yang progresif. Memperjelas hal ini adalah pekerjaan tersendiri nantinya. Meskipun begitu, signal itu ada dan semakin kelihatan dalam konstelasi politik nasional terkini.

Lalu, siapa “sosok” yang masih gelap yang pantas duduk mendampingi Jokowi pada Pemilu 2019 mendatang? Maka tentu saja akan ramai kemungkinan yang muncul. Salah satu aspek pertimbangan yang fundamental adalah sosok tersebut harus mempunyai track record yang baik dan bisa menjadi magnet electoral bagi sang presiden. Secara statistik, berdasarkan release data KPU tahun 2018, sebaran penduduk Indonesia terbanyak (masih) berada di pulau Jawa yaitu mencapai 60 % (145 juta jiwa). Sedangkan di pulau Sumatera sekitar 22 % atau seperlima penduduk (57 juta jiwa).

Selain itu, secara politik dukungan parpol juga sudah dikantongi. Tercatat, setidaknya ada 5 parpol, yaitu Golkar, PPP, Nasdem, PKB dan Hanura. Dukungan parpol ini terkesan premature, tapi diyakini ini adalah langkah yang tepat ditengah “ketiadaan” sosok yang tepat yang bisa mengimbangi Sang Presiden.

Di samping itu, tidak adanya sosok di dalam internal rumah parpol juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi. Itu bisa berarti bahwa ternyata parpol di negeri ini masih “malas” mencetak pemimpin baru. Terbukti, sampai artikel ini ditulis, tercatat hanya ada dua sosok tokoh yang masih pantas bertarung dalam gelanggang pemilu 2019, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Bukankah itu bisa berarti bahwa peran parpol sebagai lembaga formal dan saluran politik telah gagal melahirkan calon pemimpin masa depan?

Siapa “Sosok” Itu?

Melihat besarnya dukungan parpol kepada Jokowi untuk dua periode mengindikasikan bahwa kepemimpinannya masih diterima oleh rakyat dan dapat dilanjutkan. Hanya saja siapa yang “laik” mendampinginya adalah perkara lain yang harus ditentukan. Berdasarkan regulasi yang ada (pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), praktis sang figur flamboyan ini akan ada di dalam daftar capres pada panggung pemilu 2019 mendatang. Bagaimanapun kondisinya, jalan itu terbuka lebar.

Setidaknya ada beberapa nama yg berpotensi mendampingi jokowi sebagai cawapres. Antara lain ada nama Moeldoko, Budi Gunawan, Gatot Nurmantyo, Mahfud MD, Sri Mulyani, Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Hari Tanoesoedibyo (Perindo). Nama-nama itu diakui memiliki kriteria dan rekam jejak yang bagus. Tiga diantaranya berasal dari kalangan Jenderal (purnawirawan) sisanya adalah kalangan politisi dan sipil.

Dari kalangan sipil, nama Sri Mulyani (SM) dan Mahfud MD adalah dua figur yang sangat potensial. Akan tetapi, SM, sang Menteri Ekonomi era Jokowi ini akan cenderung bermasalah, terutama dengan kasusnya yang hingga kini masih menjadi “momok” dalam isu dugaan kasus Bank Century, dan yang pasti SM tidak memiliki basis dukungan parpol.

Sedangkan Mahfud MD agaknya sudah cukup “nyaman” di dalam rumah Mahkamah Konstitusi (MK). Guru Besar Tata Negara yang juga pernah mengkomandoi PKB ini (ditenggarai) masih akan berhitung kembali meskipun peluang itu sudah ada. Namun, figur negarawan ini layak dipertimbangkan untuk tampil sebagai RI-2.

Sosok lain yang sempat mengemuka adalah berasal dari kalangan politisi. Secara matematis, tokoh yang berasal dari kalangan ini akan kecil kemungkinan untuk “dipilih”. Alasannya sederhana, itu karena gerbong parpol yang secara resmi dibawanya sudah berada di dalam rel yang sama dengan parpol lain yang notabene sama-sama mendukung Sang Kandidat. Sehingga, meskipun (misalnya) celah itu ada, tapi (diyakini) akan terganjal secara internal.

Sesuatu yang sangat riskan bagi Jokowi. Itulah maka, riuh-bising mereka senantiasa mewarnai dinamika politik terkini meskipun pada akhirnya pilihan itu ada di tangan Jokowi. Saya tidak berani berspekulasi dalam hal ini, tapi keyakinan saya (agaknya) RI-2 tidak berasal dari kalangan ini.

Sosok lain adalah bukan berasal dari dua kalangan di atas, yaitu Sang Jenderal. Pilihannya bisa saja jatuh dari jenis ini, karena di samping mereka (diyakini) memiliki loyalitas terhadap NKRI, juga punya disiplin tinggi dan yang pasti anti terhadap integrasi bangsa. Issue ini belakangan kian menonjol.

Di sini Jokowi harus benar-benar berhitung secara cermat. Sebab, sosok itulah nantinya yang akan populer sebagai capres pada Pemilu 2024 akan datang. Jadi, siapapun sosok yang masih “dikaji” ini, tiba saatnya nanti (pasti) akan dibuka kepada publik sebagai pasangan capres-cawapres 2019.

Lahirnya Poros Baru

Dinamika politik yang tidak pasti dan terus berubah membuat celah akan lahirnya poros baru. Poros baru itu bisa berasal dari faksi Islam ataupun faksi lain. Sepanjang memenuhi ambang batas minimal, maka poros apapun namanya bisa saja mengusung satu pasangan calon.

Satu hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah kebangkitan faksi Islam, utamanya pada beberapa tahun belakangan. Dikenali pada saat Aksi Bela Islam 212. Gerakan yang muncul sebagai respon atas ketimpangan ini, kemudian menjelma menjadi suatu perlawanan sistematis dan massif terhadap indikasi pelemahan Islam secara politik. Sehingga pergolakan Islam dan Negara kembali menemukan momentumnya dalam diskursus politik dan pemerintahan di Indonesia.

Siapakah tokoh dari kalangan ini, waktu yang akan menjawabnya. Memang, kekuatan baru itu bernama Islam. Tapi, kita tidak boleh munafik, sejarah mencatat bahwa Islam belum pernah menjadi kekuatan besar dan menetukan di negara ini. Di atas semua itu, keputusan akhir tetap berada di tangan Sang Kandidat. (Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Islam UIN STS Jambi)

Editor : IJ-2

Kategori Opini

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.