Mendagri “Out of Context” dalam Menyikapi Sidak Gubenur Jambi di RSUD Raden Mattaher

Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, M.Si, MM

Sebagaimana diketahui, pelayanan publik yang prima merupakan hak warga masyarakat. Sebagai pelayan publik, seharusnya aparatur negara menghadirkan pelayanan publik yang prima. Apalagi jika dikaitkan dengan konsep Good Governance yang mensyaratkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Seperti dalam sektor swasta, masyarakat juga perlu mendapatkan pelayanan yang baik, layaknya seorang pelanggan (customer). Masalahnya,tidak semua aparatur negara mampu memahami visi besar ini.

Atas dasar demikian, sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Jambi, Gubernur merasa perlu untuk memberikan semacam shock therapy kepada para aparatur Negara. Sidak menjadi pilihan tepat untuk menggugah semangat para pelayan publik, khusus di RSUD Raden Mataher Jambi.

Jangan main-main dengan pelayanan publik, di salah satu lini terpenting pelayanan publik ini. Namun sering terjadi pro dan kontra di lingkungan masarakat. Masarakat yang kontra menilai, bahwa tindakan gubernur terlalu over acting dalam bertindak, hal ini terjadi ada indekasi problem dalam manajemen pemerintahan. Semestinya gubenur tidak harus turun langsung, peran ini bisa dijalankan oleh SKPD terkait.

Pada sisi lain masyarakat menilai, bahwa tindakan Gubenur tidak salah dalam menyikapi banyaknya pengaduan publik terhadap pelayanan yang tidak maksimal, terutama pasien BPJS maupun kelas tiga.

Menurut saya, dalam konteks ini Mendagri menyikapi bukan pada wilayah kewenangannya, kalaupun seandainya mau memberikan tanggapan, maka sifatnya harus berupa pembinaan yang konstruktif, untuk kemajuan di Propinsi Jambi. Sehingga tidak terjadi penggiringan opini negatif atau publik salah menilai atau berasumsi.

Gubenur seyogyanya ingin beretikat baik atas sidak yang dilakukan, agar dapat meningkatkan fungsi pelayanan yang sesuai, karena sedikit tegas dinilai terlalu arogan dan dipandang tidak mengedepankan ektika.

Dalam hal ini, keikutsertaan Mendagri dalam menyikapi persoalan rumah tangga daerah, tidak seharusnya Mendagri mengeluarkan energi yang berlebihan untuk menyikapi hal ini. Artinya Mendagri tidak perlu lebai. (infojambi.com)

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan IAIN STS Jambi