Mengawal Dolar bagi Dunia Usaha

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi | Pengamat Ekonomi

Hari ini, Jumat 16 Januari 2026, nilai tukar dolar AS berada di kisaran Rp16.835 –Rp16.990 per dolar AS, tergantung bank atau money changer yang digunakan. Pelemahan nilai tukar rupiah yang bergerak mendekati level Rp 17.000 per dolar AS bukan lagi sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan cerminan tekanan struktural yang berpotensi memukul dunia usaha dan daya beli masyarakat secara langsung.

Dalam struktur ekonomi Indonesia saat ini, nilai tukar memiliki daya transmisi yang sangat kuat ke sektor riil karena sekitar 70 persen dari total impor nasional merupakan bahan baku dan penolong untuk industri.

Angka berdasarkan data BPS Agustus 2025 ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses produksi manufaktur kita masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri, sehingga setiap depresiasi rupiah akan langsung diterjemahkan menjadi kenaikan biaya produksi bahkan sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen.

Pengalaman negara-negara ASEAN memberikan gambaran serupa mengenai pola tekanan ini. Ketika mata uang melemah tajam, inflasi pangan dan biaya produksi cenderung melonjak, sebagaimana terjadi di Filipina pada periode 2023–2024.

Sebaliknya, negara seperti Vietnam dan Thailand relatif mampu menjaga inflasi di kisaran 3 persen karena volatilitas kurs mereka lebih terkendali, yang akhirnya memberi ruang bagi dunia usaha untuk menyusun kontrak tanpa beban risiko kurs yang berlebihan.

Hal ini menegaskan bahwa stabilitas nilai jauh lebih krusial bagi kepastian sektor riil dibandingkan sekadar angka nominal mata uang.

Di Indonesia, dampak pelemahan ini diperparah oleh struktur pembiayaan korporasi yang sangat bergantung pada utang luar negeri, yang menurut data Bank Indonesia triwulan II 2025 telah mencapai 194,9 miliar dolar AS.

Sektor-sektor strategis seperti farmasi, pangan, dan manufaktur berada di garis depan kerentanan ini. Sektor farmasi, misalnya, harus menghadapi kenyataan bahwa sekitar 90 persen bahan baku obat masih diimpor, sementara sektor pangan terpukul oleh kenaikan harga kedelai, gandum, dan bahan pakan ternak.

Karena sebagian besar utang dan biaya input berdenominasi dolar, perusahaan terjepit dalam tekanan ganda: beban finansial yang membengkak dan biaya operasional yang melonjak, sementara kemampuan menaikkan harga jual dibatasi oleh daya beli masyarakat yang melemah.

Menghadapi situasi ini, pelaku usaha terpaksa melakukan berbagai strategi mitigasi atau hedging untuk mengamankan arus kas. Perusahaan besar biasanya memanfaatkan instrumen seperti forward kontrak untuk mengunci kurs di masa depan, currency swap untuk mengalihkan beban bunga utang ke rupiah, atau menerapkan natural hedging dengan menyeimbangkan pendapatan dan belanja dalam denominasi dolar.

Namun, bagi industri menengah dan UMKM, pilihan ini sering kali terbatas pada langkah-langkah yang lebih menyakitkan seperti pengurangan margin keuntungan atau penyesuaian ukuran produk guna menghindari kenaikan harga yang terlalu drastis di mata konsumen.

Tekanan rupiah saat ini juga semakin berat akibat derasnya arus keluar modal asing dari instrumen SRBI dan SBN sepanjang 2025, yang secara otomatis mempersempit pasokan dolar di pasar domestik. Meskipun kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) menjadi instrumen penting untuk mempertebal cadangan devisa, implementasinya tetap memerlukan keseimbangan yang halus agar tidak mengganggu likuiditas dan arus kas eksportir.

Pada akhirnya, menjaga stabilitas rupiah bukan sekadar mengejar target moneter, melainkan upaya menjaga napas sektor riil. Tanpa koordinasi strategis antara pemerintah dan otoritas moneter, pelemahan kurs yang dalam akan terus menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan investasi dan ketahanan ekonomi nasional. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com