Menteri Agama dan DPR Gelar Rakor di Makkah

Laporan Bambang Subagio

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan).

INFOJAMBI.COM – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, membeberkan 10 inovasi penyelenggaraan haji 2018, sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.

Penjelasan 10 inovasi itu disampaikan Menag, saat menggelar rapat kordinasi bersama Tim Pengawasan Haji DPR RI di Hotel Anwar Al Aseel, Mahbas Jin, Makkah, Arab Saudi, Jumat (17/8/2018).

Rakor timwas haji DPR itu, dihadiri delegasi Amirul Hajj, Konsultan Ibadah, dan pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenag. Tim Pengawasan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, beranggotakan Komisi VIII (Agama), Komisi V (Perhubungan) dan IX (Kesehatan).


Kesepuluh inovasi itu, menurut Menag, pertama percepatan keimigrasian, kedua, QR Code pada gelang jemaah untuk memudahkan identifikasi jemaah dengan menggunakan aplikasi Haji Pintar.

Ketiga, penyewaan full musim untuk sebagian hotel di Madinah (akomodasi). Keempat, bumbu masakan dan juru masak dari Indonesia pada katering haji. Kelima, katering Makkah. “Ada penambahan katering di Makkah dari 25 kali menjadi 40 kali,” jelas Menag.

Keenam, tanda paspor dan koper untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Ketujuh, pengalihan porsi ahli waris. “Pengalihan nomor porsi jemaah yang wafat ke ahli waris,” jelasnya.

Kedelapan, kata Menag, pencetakan visa. Kali ini pencetakan visa bisa dilakukan langsung oleh Kemenag. Kesembilan, Konsultan Ibadah. “Kami siapkan Konsultan Ibadah di setiap sektor. Ini untuk memperkuat manasik haji dan wawasan perhajian jemaah, ujarnya.

Terakhir, kesepuluh, pembentukan Pembentukan Tim Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (P3JH). “Tim ini difokuskan untuk menambah layanan kesehatan jemaah pada masa puncak,” kata Menag.

Sementara Ketua Komisi VIII, Ali Taher Parasong, memberikan apresiasi sejumlah inovasi penyelenggaraan haji tahun ini yang dilakukan pemerintah. Ali berharap sejumlah perbaikan ke depan dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan DPR.

“Kami juga mengimbau agar ada penambahan jumlah petugas haji diberbagai sektor,” kata Ali Taher, seraya menambahkan, timwas haji akan mengevaluasi efektifitas tenaga petugas berdasarkan tugas dan fungsi.

“Nanti pasca haji akan kita evaluasi berdasarkan tupoksinya,” tandas Ali Taher.***

Editor : M Asrori S

Kategori Dunia

Tags: ,

Tanggapan Anda

Alamat email Anda tidak akan kami tampilkan.