Menteri PU Minta Publik Tak Berprasangka, Tapi Labeli Pegawai Muda Ambisius Curi APBN

Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam diskusi bersama media di Jakarta, Kamis (2/4/2026) lalu memicu sorotan tajam.

Reporter: TIM | Editor: Admin
Menteri PU Minta Publik Tak Berprasangka, Tapi Labeli Pegawai Muda Ambisius Curi APBN
Ilustrasi

INFOJAMBI.COM - Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam diskusi bersama media di Jakarta, Kamis (2/4/2026) lalu memicu sorotan tajam. 

Di tengah upaya menjaga citra institusi, Menteri Dody mengeluarkan pernyataan yang dinilai paradoks. Di satu sisi meminta publik tak berprasangka buruk terhadap pegawai kementerian. Namun di saat serupa, ia justru melontarkan label negatif yang menyerang integritas generasi muda di kementeriannya sendiri.

Dody awalnya menekankan pentingnya menjaga marwah Kementerian PU sebagai salah satu lembaga tertua di Indonesia. Ia meminta masyarakat untuk tak melakukan generalisasi terhadap seluruh pegawai PU.

“Jadi tidak boleh kita suuzon ke seluruh PU bajingan semua, ya tidak boleh begitu. Kita harus selalu berpikiran baik,” tegas Dody di hadapan awak media.

Namun, suasana berubah ketika Dody menyinggung dinamika internal dan praktik birokrasi masa lalu. Niatnya untuk memutus rantai praktik tidak sehat justru berujung pada kritik keras yang menyasar moralitas pegawai muda.

“Hari ini menurut saya generasi muda PU sudah agak konslet sedikit otaknya. Nah itu harus saya cuci. Generasi muda PU hari ini menurut saya akan berlomba-lomba mencuri uang APBN untuk bisa mendapatkan jabatan eselon 1, 2, 3 secepat-cepatnya,” ujar Dody.

Pernyataan ini dianggap ironis dan kontradiktif. Di satu sisi, Menteri ingin publik berpikiran positif, namun di sisi lain ia memberikan label "konslet" dan menuduh generasi muda memiliki ambisi untuk mencuri uang negara (APBN) demi jabatan.

Padahal, secara kronologis, generasi muda di Kementerian PU merupakan kelompok yang paling kecil kemungkinannya terlibat dalam praktik korupsi sistemik masa lalu. Mayoritas dari mereka adalah hasil rekrutmen satu dekade terakhir melalui sistem seleksi CPNS yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.

Sebaliknya, berbagai kasus penyimpangan yang pernah mencoreng sektor infrastruktur umumnya berkaitan dengan proyek-proyek lama yang melibatkan pejabat struktural tingkat menengah hingga senior. 

Karena itu, kritik yang diarahkan kepada generasi muda justru dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa masalah struktural birokrasi dilimpahkan kepada kelompok pegawai yang relatif baru masuk sistem dan berupaya membangun budaya kerja yang bersih. ***

BERITA KAMI ADA DI GOOGLE NEWS | Ikuti juga Channel WhatsApp INFOJAMBI.com

Berita Terkait

Berita Lainnya